Aqil Baihaqi Fairuzan, (2022) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Perelokasian Pedagang Kaki Lima Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Alun-Alun Kabupaten Majalengka). Bachelor thesis, S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
AWALAN DLL.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (413kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (195kB) | Preview |
|
|
Text
DAPUS.pdf Download (285kB) | Preview |
Abstract
Aqil Baihaqi Fairuzan. NIM: 1808202121. “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PERELOKASIAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Alun-Alun Kabupaten Majalengka)”, 2022. Sebelum pemerintah merenovasi alun-alun yang menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi direlokasikannya Pedagang Kaki Lima, kawasan tersebut memang merupakan salahsatu tempat favorit bagi para Pedagang Kaki Lima untuk menjajakan dagangannya karena tempat yang strategis dan berada di pusat keramaian. Berbagai macam produk dagangan seperti aksesoris, mainan anakanak, pakaian, makanan, minuman, dan sebagainya menempati sisi jalan, trotoar, bahkan ada yang berjualan di dalam kawasan alun-alun. Akibat yang ditimbulkan sering menyebabkan kemacetan, serta rasa ketidaknyamanan pengunjung yang datang. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji validasi data, dan teknik analisis data. Berdasarkan teori Chaves, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat terhadap perelokasian Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka dalam penelitian ini masih dalam tahap proses penertiban, hambatan utama dari perelokasian tersebut karena belum diterbitkannya Keputusan Bupati. Penertiban yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, yang berdampak pada tertibnya alun-alun saat ini. Dalam perspektif maqashid syariah, terdapat enam unsur dalam mewujudkan kemaslahatan, hifdzul maal dan hifdzul bi‟ah adalah dua diantara keenam unsur tersebut yang penulis jadikan bahan rujukan dalam menganalisis hasil penelitian ini. Terdapat 2 aspek dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat terhadap perelokasian Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka yang penulis fokuskan, yaitu ekonomi Pedagang Kaki Lima yang terdampak, dan lingkungan sekitar area alunalun. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam menentukan lokasi perelokasian bagi Pedagang Kaki Lima yang ditertibkan, dalam menentukan lokasi tersebut, pemerintah secara persuasif berdiskusi dengan perwakilan pedagang yang terhimpun dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Kata Kunci: Relokasi, Ketertiban Umum, dan Pedagang Kaki Lima.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 09 Aug 2022 02:15 |
| Last Modified: | 09 Aug 2022 02:15 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/7803 |
Actions (login required)
 |
View Item |