ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN BERDASARKAN PSAK 107 DAN FATWA DSN-MUI PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA

Wulan Nur Alam, (2022) ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN BERDASARKAN PSAK 107 DAN FATWA DSN-MUI PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA. Bachelor thesis, S1 Akuntansi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

[img]
Preview
Text
1808205016_1_cover.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
1808205016_2_bab1.pdf

Download (508kB) | Preview
[img]
Preview
Text
1808205016_6_bab5.pdf

Download (190kB) | Preview
[img]
Preview
Text
1808205016_7_dafpus.pdf

Download (132kB) | Preview

Abstract

Pegadaian Syariah tidak luput dari proses pencatatan akuntansi, sehingga mewajibkan untuk melakukan pencatatan atas seluruh aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk dalam produk pembiayaan rahn. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlakuan akuntansi dalam produk pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah Cikijing Kabupaten Majalengka. Menganalisis perlakuan akuntansi syariah akad rahn dan ijarah sebagai akad pendamping berdasarkan PSAK 107 dan kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Pegadaian Syariah Cikijing, mengumpulkan dokumen penting yang terkait dengan rahn, mengobservasi hasil temuan lalu dianalisis untuk menemukan perbandingan antara praktik, hasil dokumentasi, hasil wawancara, serta kesesuaiannya dengan PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlakuan akuntansi dalam produk pembiayaan rahn di PT Pegadaian Syariah Cikijing mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk piutang, biaya-biaya yang terdapat dalam rahn, dan pendapatan ijarah dalam akad ini sudah sesuai dengan PSAK 107. Namun, laporan keuangan untuk Pegadaian Syariah tidak dibuat secara khusus, sehingga laporan keuangan untuk PT Pegadaian Syariah Cikijing dibuat secara terpusat dan menyatu dengan laporan keuangan pegadaian konvensional. Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 belum sepenuhnya dilaksanakan karena kekurangan hasil lelang yang semestinya menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh rahin dianggap sebagai risiko yang harus ditanggung oleh Pegadaian Syariah Cikijing sehingga kekurangan tersebut mengurangi laba PT Pegadaian Syariah Cikijing.

[error in script]
Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: Perlakuan Akuntansi, Pembiayaan Rahn, Ijarah
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User: H. Tohirin S.Ag
Date Deposited: 06 Feb 2023 06:56
Last Modified: 06 Feb 2023 06:56
URI: http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9482

Actions (login required)

View Item View Item