Anisa Nur Fajri, (2022) PANDANGAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN CIREBON TERHADAP SYARAT BERAGAMA ISLAM BAGI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
1808206060_1_cover.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
1808206060_2_bab1.pdf Download (674kB) | Preview |
|
|
Text
1808206060_6_bab5.pdf Download (258kB) | Preview |
|
|
Text
1808206060_7_dafpus.pdf Download (496kB) | Preview |
Abstract
Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan presidensial di mana sistem pemerintahan terpusat pada presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala negara dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Terdapat enam agama besar yang diakui di Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, salah satunya hak untuk mencalonkan diri menjadi kepala negara dengan syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan salah satu syarat untuk seorang calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia adalah Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa, dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan dan menjelaskan keharusan bagi calon presiden dan wakil presiden menganut agama Islam. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan peneliti yakni untuk mengetahui: (1) Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon terhadap syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. (2) Untuk mengetahui syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil dalam kajian Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pandangan PCNU Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa syarat seorang pemimpin ideal adalah seorang yang memiliki sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. serta pemimpin yang dapat mewujudkan tujuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemimpin Indonesia tidak harus muslim, karena Indonesia bukanlah negara Islam, selama seseorang tersebut memenuhi persyaratan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 169 Undang�Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, maka orang tersebut dapat menjadi pemimpin negara Indonesia;(2) Menurut fiqih siyasah terdapat dua pandangan mengenai kepemimpinan nonmuslim di negara mayoritas muslim. Kelompok pertama, berpendapat bahwa pemimpin negara yang mayoritas muslim haruslah dari kalangan muslim, mengacu pada al-Quran dan as-sunnah yang melarang mengangkat pemimpin dari kalangan nonmuslim kecuali dalam keadaan tertentu. Kelompok kedua, mengatakan nonmuslim dapat dipilih dan menjadi pemimpin negara yang mayoritas muslim, menurut kelompok ini ketentuan al-Quran dan as-sunnah yang melarang nonmuslim mempimpin umat muslim sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | yarat beragama Islam, Presiden dan Wakil Presiden, Fiqh Siyasah |
| Subjects: | Filsafat, Psikologi, Agama > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | H. Tohirin S.Ag |
| Date Deposited: | 07 Feb 2023 06:35 |
| Last Modified: | 07 Feb 2023 06:35 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9555 |
Actions (login required)
 |
View Item |