Agus Malkan, (2022) ANALISIS PERATURAN DESA DALAM TINJAUAN UU NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PERSPEKTIF ASAS KEMANFAATAN). Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
1808206074_1_cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
1808206074_2_bab1.pdf Download (692kB) | Preview |
|
|
Text
1808206074_6_bab5.pdf Download (304kB) | Preview |
|
|
Text
1808206074_7_dafpus.pdf Download (440kB) | Preview |
Abstract
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia telah mengalami banyak dinamika perubahan. Salah satu perubahannya adalah dengan dicabutnya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan digantikan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perubahan tersebut mengundang datangnya suatu permasalahan terkait dengan kedudukan Peraturan Desa. Dengan tidak dicantumkannya Peraturan Desa ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan secara tertulis, hal tersebut menyebabkan perdebatan yuridis terkait dengan kedudukan Peraturan Desa itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan penelusuran hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. dengan menggunakan pendektan Penelitian yakni: pendekatan Undang-undang (statute Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Adapun hasil dari penelitian ini: menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2), Kedudukan peraturan desa masih diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang�undangan. Dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peratutan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan berdasarkan tinjauan dari asas kemanfaatan, keberadaan peraturan desa masih diperlukan dan digunakan sebagai salah satu instrumen/perangkat hukum untuk melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Serta Berdasarkan analisis siyasah dusturiyah Peraturan desa merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan pemerintah/penguasa untuk mencapai kemaslahatan.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Peraturan Desa, UU No. 12 Tahun 2011, dan Kemanfaatan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | H. Tohirin S.Ag |
| Date Deposited: | 07 Feb 2023 07:15 |
| Last Modified: | 07 Feb 2023 07:15 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9564 |
Actions (login required)
 |
View Item |