Nur Khofifah, (2022) EFEKTIFITAS PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PELAKSANAAN BATAS USIA PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon pada Tahun 2020). Bachelor thesis, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
AWALAN DLL.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (455kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (137kB) | Preview |
|
|
Text
DAPUS.pdf Download (307kB) | Preview |
Abstract
Perkawinan secara biologis bertujuan untuk meregenerasi keturunannya. Membangun kehidupan rumah tangga dibutuhkan kesiapan yang matang, baik psikologis, fisik maupun biologis yang berarti kedewasaan diri dari masing-masing pasangan. Konsep kedewasaan ini telah di muat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam bentuk batasan usia melangsungkan perkawinan, yang diperbaharui oleh Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Perubahan batas usia perkawinan tersebut mengharapkan anak Indonesia bisa menikmati masa pendidikan yang lebih panjang serta mampu menghilangkan praktik pernikahan dini. Peran Pengadilan Agama sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan menurunkan angka pernikahan dini. Pengadilan Agama Cirebon mengalami kenaikan perkara dispensasi perkawinan pada tahun 2020 tepatnya setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui bagaimana keefektifan peran Pengadilan Agama Cirebon terhadap pelaksanaan batas usia perkawinan serta faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi Pengadilan Agama melaksanakan perannya dalam upaya penurunan angka pernikahan dini pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif empiris dengan menggunakan tipe pendekatan studi kasus, yang disajikan secara deskriptif karena jenis masalah yang dibahas merupakan permasalahan deskriptif. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah memperoleh data, penulis menganalisis melalui proses mereview dan memeriksa data yang telah terkumpul, baik berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen atau data lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengadilan Agama Cirebon telah memaksimalkan perannya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, namun terkait tingkat keefektifannya kurang, mengingat Pengadilan Agama hanya suatu badan Peradilan yang melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut pendapat penulis, hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya dari keempat faktor yang mempengearuhi keefektifan hukum. Penulis menemukan 3 faktor pendukung yang semuanya tercantum dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Selain itu terdapat juga 3 faktor penghambat yaitu: ketidak selarasan norma hukum mengenai batas usia anak, kebijakan dispensasi yang masih diberlakukan sebagai alternatif dari keadaan yang mendesak dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang efek negatif di berbagai bidang akibat dari pernikahan di bawah umur.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Peran Pengadilan Agama, Batas Usia Perkawinan, dan Pernikahan Dini |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah) |
| Depositing User: | H. Tohirin S.Ag |
| Date Deposited: | 07 Feb 2023 07:54 |
| Last Modified: | 07 Feb 2023 07:54 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9573 |
Actions (login required)
 |
View Item |