Aruni Meliana Jiofasya, (2022) ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP LONJAKAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERKAIT BATAS USIA PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MELALUI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DI MAJALENGKA. Bachelor thesis, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
1808201067_1_cover.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
1808201067_2_bab1.pdf Download (684kB) | Preview |
|
|
Text
1808201067_6_bab5.pdf Download (478kB) | Preview |
|
|
Text
1808201067_7_dafpus.pdf Download (491kB) | Preview |
Abstract
Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia, batas usia kawin merupakan syarat materiil karena termasuk dalam asas kematangan calon mempelai yang dinilai sudah mampu dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Lahirnya revisi Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinilai terpicu akibat adanya irelevansi antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak terkait batas usia anak-anak. Namun, ketika revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut disahkan dengan menaikkan angka batas usia bagi perempuan, dinilai masih belum bisa mengurangi praktik perkawinan dini yang masih marak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Lonjakan Angka Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Batas Usia Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan Melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Majalengka”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan triangulasi dan berjenis penelitian gabungan (field research dan library research). Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan analisis yuridis sosiologis dengan membandingkan efektifitas suatu hukum di masyarakat. Adapun hasil dari penelitian mengenai bagaimana analisis yuridis sosiologis terhadap lonjakan angka permohonan dispensasi kawin terkait batas usia pasca revisi undang-undang perkawinan melalui undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 di majalengka adalah mayoritas orangtua di daerah Leuwikidang menghendaki anaknya untuk kawin meski usianya belum mencapai batas usia kawin, terdapat pula orangtua yang terpaksa mengehendaki anaknya kawin karena alasan darurat. Disamping risiko-risiko yang ada, tidak sedikit juga pola pikir masyarakat yang mewajarkan perempuan sesudah tamat sekolah untuk melangsungkan perkawinan agar membantu meringankan ekonomi keluarga, terhindar dari pergaulan bebas dan demi menjaga nama baik keluarga. Pola pikir masyarakat tersebut masih terus ada dan berkembang yang salah satunya disebabkan oleh ketidakmerataannya sosialisasi dari Pemerintah Daerah setempat sehubungan dengan revisi Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait kenaikan batas usia kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Dispensasi, Perkawinan, Batas Usia |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah) |
| Depositing User: | H. Tohirin S.Ag |
| Date Deposited: | 08 Feb 2023 02:39 |
| Last Modified: | 08 Feb 2023 02:39 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9608 |
Actions (login required)
 |
View Item |