Ayu Anita Sari, (2022) ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENGELOLAAN EKOWISATA PANTAI TIRTAMAYA INDRAMAYU BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA DAERAH PADA ERA COVID-19. Bachelor thesis, S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
1808202134_1_cover.pdf Download (826kB) | Preview |
|
|
Text
1808202134_2_bab1.pdf Download (268kB) | Preview |
|
|
Text
1808202134_6_bab5.pdf Download (53kB) | Preview |
|
|
Text
1808202134_7_dafpus.pdf Download (189kB) | Preview |
Abstract
Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi penting. Selain sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam perkembangan pariwisata sangatlah penting dampaknya bagi masyarakat daerah. Termasuk masyarakat sekitar yang berada di wilayah tempat wisata tersebut. Namun, sangat disayangkan sejak tahun 2020 kemarin sampai sekarang, Indonesia dan dari berbagai negara lainnya telah mengalami penurunan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana dampak pengembangan ekonomi lokal melalui pengelolaan ekowisata Pantai Tirtamaya Indramayu pada era Covid-19, upaya yang dilakukan, dan analisis Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Metode yang digunakan dengan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan validitas data. Adapun hasil dari penelitian ini: Adanya objek pariwisata Pantai Tirtamaya ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Namun adanya pandemi pada era sekarang ini memang sangat berdampak buruk bagi ekonomi beberapa negara, termasuk ekonomi lokal pada setiap daerahnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan peluang kepada para objek wisata yang ada di wilayah Indramayu dengan membatasi waktu bukanya dan menambahkan fasilitas protokol kesehatan. Oleh karena itu, Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan RIPPARKAB (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten) dapat dijadikan sebagai acuan kebijakan pada setiap daerah.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Analisis, Pengelolaan, Ekowisata, Covid-19 |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) |
| Depositing User: | H. Tohirin S.Ag |
| Date Deposited: | 09 Feb 2023 00:54 |
| Last Modified: | 09 Feb 2023 00:54 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9674 |
Actions (login required)
 |
View Item |