Dewi Rukmana, (2022) AKIBAT HUKUM MEREK DAGANG YANG BELUM TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Pada Home Industri Kue MaKece Cirebon dan Aneka Kue Kering Arin Mudawammah). Bachelor thesis, S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
1 COVER.pdf Download (11MB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Hak merek begitu berharga dan ini menjadi alasan mengapa betapa pentingnya untuk mendaftarkan sebuah merek dan memegang hak mereknya. Pemegang atau pemilik merek berhak atas perlindungan merek karena mereka telah melakukan upaya-upaya untuk membesarkan merek yang mereka gunakan. Tetapi pada dasarnya sebuah merek memiliki persyaratan untuk didaftarkan. Sistem administrasi merek begitu penting karena itu merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pada dasarnya perlindungan atas merek dalam syariat Islam kembali kepada perlindungan atas harta dan hak milik. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah “bagaimana prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? Bagaimana hambatan dan upaya dalam pendaftaran merek pada Home Industri Kue MaKece Cirebon dan Aneka Kue Kering Arin Mudawammah?” dan “Bagaimana akibat hukum dari merek dagang yang belum terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Home Industri Kue MaKece Cirebon dan Aneka Kue Kering Arin Mudawammah?”. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Hasil penelitian ini menyimpulkan, Akibat hukum merek yang tidak terdaftar maka tidak mendapat perlindungan hukum yang sah dan mutlak dari negara. Selain itu, pihak yang menemukan merek pertama kali dan belum mendaftarkan maka pihak lain dapat mendaftarkan merek dengan nama yang sama dan ialah yang akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah karena Indonesia menganut asas first to file system. Perlindungan hukum hak atas merek akan dimiliki oleh pemilik usaha yang pertama kali mendaftarkan merek atas produknya, sehingga pelaku usaha lain yang akan mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek yang sama tidak akan disetujui.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hukum merek, Home Industri, dan Perlindungan Hukum |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) |
| Depositing User: | H. Tohirin S.Ag |
| Date Deposited: | 09 Feb 2023 02:24 |
| Last Modified: | 09 Feb 2023 02:24 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9704 |
Actions (login required)
 |
View Item |