Reza Antonio Militeris Arse, (2022) Peran Dan Kedudukan TNI Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Kodim 0620). Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
AWALAN DLL.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (419kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (229kB) | Preview |
|
|
Text
DAPUS.pdf Download (261kB) | Preview |
Abstract
Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemilu. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Tentara Negara Indonesia (TNI), yang dalam penyelenggaraan Pemilu tidak memiliki hak politik untuk memilih dan dipih. Ketidakikutsertaan TNI dalam Pemilu disebabkan reformasi Indonesia yang menghapus dwi fungsi TNI. Permasalahan ini menimbulkan perdebatan dikalangan ahli hukum terkait bagaimana kedudukan dan peran TNI dalam penyelenggaraan Pemilu. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan TNI dalam penyelenggaraan Pemilu, dan peran KODIM 0620 dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Cirebon. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh siyasah terkait peran dan kedudukan TNI dalam Pemilu Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian bahawa dalam penyelenggaraan Pemilu, TNI memiliki kedudukan yang berbeda dengan masyarakat sipil, yakni bahwa TNI tidak memiliki hak memilih dan dipilih. Dalam Pemilu 2019, KODIM 0620 Kababupaten Cirebon memiliki kedudukan sebagai pengaman dalam tugas perbantuan pada POLRI. Sebagai pengaman, Prajurit KODIM 0620 dituntut untuk bersikap netral, yakni dengan tidak ikut terlibat dalam kontesasi Pemilu, dengan mendukung salah satu kontestan. Larangan keterlibatan anggota TNI aktif dalam Pemilu 2019, sejalan dengan maqāṣidu syari„ah, karena apabila prajurit TNI diberikan hak politik dalam Pemilu, yakni berupa hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih, maka yang terjadi ialah dapat menimbulkan kemudaratan. Kata Kunci: TNI, Pemilu 2019 dan Fiqh siyasah
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > J General legislative and executive papers |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 15 Feb 2023 02:20 |
| Last Modified: | 12 May 2023 07:47 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9755 |
Actions (login required)
 |
View Item |