Juarsih, (2022) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN ISBAT NIKAH TERPADU PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN. Masters thesis, S2 Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
1. COVER - DAFTAR ISI.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
2. BAB I.pdf Download (472kB) | Preview |
|
|
Text
6. BAB V.pdf Download (40kB) | Preview |
|
|
Text
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (944kB) | Preview |
Abstract
Masih tingginya penikahan sirri atau nikah di bawah tangan, berakibat pada tingginya permohonan isbat nikah di Kabupaten Kuningan sebagai upaya masyarakat agar mendapatkan hak identitas hukumnya, serta tertib administrasi pencatatan perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan prosedur dan tata cara pelaksanaan isbat nikah terpadu di pengadilan Agama Kuningan; menganalisis pertimbangan hakim pengadilan agama Kuningan dalam menetapkan permohonan isbat nikah terpadu ditinjau dari maqashid Syariah; dan menjelaskan implikasi penetapan hukum bagi pelaku nikah sirri pasca berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil wawancara dan observasi dijadikan sebagai sumber data primer, dan hasil dokumentasi dari Pengadilan Agama Kuningan dijadikan sebagai data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan isbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kuningan dilaksanakan secara kolektif dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan. Pelayanan isbat nikah terpadu merupakan pelayanan publik dengan kualitas prima karena memenuhi azas-azas transparansi, akuntabilitas, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban; (2) Dalam pandangan maqasid syariah, pertimbangan hakim dalam penetapan perkara isbat nikah berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Hal ini sesuai dengan maqasid syariah untuk mewujudkan dan memelihara mashlahat umat manusia khususnya kemahsalahatan pada tingkatan daruriyat. Adanya penetapan perkara tersebut memberikan manfaat dan kepastian hukum pada legalitas perkawinan baik secara hukum agama maupun secara hukum negara sehingga tujuan hukum tercapai; dan (3) Implikasi penetapan hukum isbat nikah terpadu bagi pelaku nikah sirri pasca berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah adanya pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kuningan, sehingga perkawinan para pemohon diakui oleh Negara dan mendapat perlindungan hukum dengan segala akibat hukumnya yakni mendapat akta nikah, buku nikah dan akta lahir anak.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pernikahan, Isbat Nikah, Isbat Nikah Terpadu, Maqasid Asy-Syariah |
| Subjects: | H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Pascasarjana > Program Magister > Perdata Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah) |
| Depositing User: | H. Tohirin S.Ag |
| Date Deposited: | 23 Feb 2023 03:00 |
| Last Modified: | 23 Feb 2023 03:01 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9925 |
Actions (login required)
 |
View Item |