Fikri Fachrurrozi, (2022) PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN GENG MOTOR DI KOTA CIREBON DALAM PERPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Masters thesis, S2 Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
1. COVER - DAFTAR ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
2. BAB I.pdf Download (573kB) | Preview |
|
|
Text
6. BAB V.pdf Download (46kB) | Preview |
|
|
Text
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (309kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi akibat maraknya geng motor yang membuat keresahan masyarakat, sehingga kepolisian berkewajiban melalui peranannya sesuai kewenangan fungsi dan tugasnya untuk melakukan penanggulangan geng motor untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga dirumuskan masalahnya yaitu bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor, dan sejauhmana peran Kepolisian dalam penanggulangan geng motor berdasarkan perpektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian dilakukan secara normatif melalui pendekatan hukum yang sesuai teori bahwa hukum yang absah memenuhi dua syarat secara materil dan formil. Metode penelitian ini dikembangkan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor di Kota Cirebon meliputi subjek pelaku yang melibatkan anak di bawah umur 18 tahun dan belum dewasa dibawah 21 tahun sesuai hukum pidana sedangkan objek pidana geng motor berkaitan dengan kejahatan atas gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di jalanan; tawuran, perusakan, penganiayaan, pengeroyokan hingga terjadinya korban meninggal dunia, akibat penggunaan senjata tajam yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal itu dapat dianalisis bahwa peran kepolisian dalam penanggulangan geng motor di Kota Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi: a) peran normatif berdasarkan norma yang berlaku; diantaranya peran dalam penegakan hukum, peran perlindungan masyarakat, peran pengayoman dan pelayanan masyarakat, b) peran ideal sesuai nilai-nilai kedudukan dan fungsinya, diantaranya : peran etika dan komunikasi, dan c) peran faktual secara nyata di lapangan; meliputi peran pengendalian massa dan peran penindakan. Beberapa upaya penangulangan geng motor sesuai peranannya diantaranya a) secara penal : 1) menerima layanan pengaduan seputar geng motor, 2) penindakan langsung: berupa pengintaian dan penyamaran, penyelidikan, penyidikan, pengangkapan, sampai pemerksaan, 3) koordinasi internal dengan polsek, dan 4) analisis data residivis; dan b) secara non penal: 1) upaya preemtif (pembinaan) ; berupa kerjasama dengan dinas sosial, satuan pendidikan, lingkungan maupun organisasi masyarakat, 2) upaya preventif berupa identifikasi jaringan, patroli, maupun razia secara rutin.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Peran, Kepolisian, Penanggulangan, Geng Motor |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Pascasarjana > Program Magister > Perdata Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah) |
| Depositing User: | H. Tohirin S.Ag |
| Date Deposited: | 23 Feb 2023 08:03 |
| Last Modified: | 23 Feb 2023 08:03 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9948 |
Actions (login required)
 |
View Item |