Muhamad Panji, (2022) Implementasi Asas-Asas Umum Good Governance Pada Pemerintahan Kota Cirebon Dalam Perspektif UU N0.23 Tahun 2014 Dan Fiqih Siyasah (Studi Transparansi Dalam Pelayanan Publik). Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
1808206017_1_cover.pdf Download (874kB) | Preview |
|
|
Text
1808206017_2_bab1.pdf Download (372kB) | Preview |
|
|
Text
1808206017_5_bab4.pdf Download (388kB) | Preview |
|
|
Text
1808206017_7_dafpus.pdf Download (314kB) | Preview |
Abstract
MUHAMAD PANJI NIM : 1808206017 Implementasi Asas-Asas Umum Good Governance Pada Pemerintahan Kota Cirebon Dalam Perspektif UU N0.23 Tahun 2014 Dan Fiqih Siyasah (Studi Transparansi Dalam Pelayanan Publik). Asas-asas umum good governance yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tatacara dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan Pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaanpertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “ Bagaimana penerapan asasasas umum pemerintahan yang baik di Pemerintah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan Perspektif Siyasah?”, “Apa faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan asasasas umum pemerintahan yang baik di Pemerintah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku ? “Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, didefinisikan sebagai metode penelitian dengan mengumpukan bahan bahan atau data data dari tulisan tulisan hukum dan literatur hukum dengan mengacu kepada normanorma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin dan yurisprudensi. Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintahan Kota Cirebon telah berjalan baik sesuai Undang Undang yang berlaku yaitu UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan asasasas umum pemerintahan yang baik khususnya asas transparansi yaitu aktifnya sosial media dari Pemerintahan Kota Cirebon dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Baik itu informasi Rapat Daerah, kegiatan, kebijakan daerah. Terdapat faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintahan Kota Cirebon. Faktor penghambat yaitu dari sumber daya manusia pegawai, kekurangan anggaran, sampai masyarakat belum tahu terkait website Pemerintahan. Faktor pendukung yaitu Pemerintahan Kota Cirebon berkolaborasi dan bersinergitas dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS). Kata Kunci : Implementasi, Transparansi, Pemerintahan.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 24 Feb 2023 07:30 |
| Last Modified: | 24 Feb 2023 07:30 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9972 |
Actions (login required)
 |
View Item |