Muhammad Taufiq Hidayat, (2024) Mengatasi Miskonsepsi Pernikahan Sah: Upaya KUA Dalam Memberikan Pencerahan dan Edukasi (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon). Bachelor thesis, S1 Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah) IAIN SNJ.
![[img]](https://repository.syekhnurjati.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
2008201005_1_cover.pdf Download (5MB) |
|
Text
2008201005_2_bab1.pdf Download (862kB) |
|
Text
2008201005_6_bab5.pdf Download (236kB) |
|
Text
2008201005_7_dafpus.pdf Download (308kB) |
Abstract
Muhammad Taufiq Hidayat. NIM:2008201005. “MENGATASI MISKONSEPSI PERNIKAHAN SAH: UPAYA KUA DALAM MEMBERIKAN PENCERAHAN DAN EDUKASI”, 2024. Pernikahan yang sah menurut hukum positif sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2), bahwa pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap pernikahan itu harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan sah (tercatat), akan menjadi dokumen yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, pernikahan yang tidak sah maka kepentingan nya akan dipersulit. Pada fakta lapangan ternyata masih ada masyarakat bahkan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) yang mengalami miskonsepsi tentang pernikahan sah baik dari segi teknis maupun segi administrasi pencatatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: 1) Apakah penyebab miskonsepsi pernikahan sah yang terjadi di masyarakat, 2) Apa dampaknya, dan 3) Bagaimana upaya KUA Kecamatan Pekalipan untuk mengatasi miskonsepsi tersebut.” Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian lapangan, bersifat kualitatif deskriptif, pengumpulan data dengan teknik snowball sampling dan triangulasi metode dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan 3 tahapan analisis data interactive model. Hasil Penelitian ini menunjukkan: 3 miskonsepsi. Pertama, terkait administrasi pendaftaran nikah, terdapat kesalahan data pengantin, yang disebabkan kelalaian petugas KUA. Kedua, terkait batas usia menikah, ada masyarakat yang ingin menikahkan anaknya yang belum berusia 19 tahun, akan tetapi bersikeras dengan alasan salah satu berkas untuk mendaftar menikah adalah mempunyai KTP, ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat. Ketiga, terkait pengucapan talak dengan lafad kinayah pernikahan, ini juga disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat. Upaya KUA untuk mengatasinya dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti Bimbingan Perkawinan (Bimwin), dan Konseling Konsultasi Pernikahan, dan Sosialisasi Melalui Majelis Taklim. Hal ini dilakukan oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Pekalipan dalam rangka edukasi, dilakukan setiap minggu sebanyak 1 kali. Sosialisasi ini hampir sama dengan konsultasi, yang diakhir sesi materi ada sesi tanya jawab, dengan metode seperti ini selain memberi sosialisasi tentang pernikahan, Penyuluh Agama juga bisa mendengar keluhan dan curhatan masyarakat. Saran Penulis dalam kasus ini, 1) Kepada pihak KUA agar selalu teliti dalam memeriksa berkas calon pengantin, agar kesalahan data seperti ini bisa dihindari dan tidak terulang kembali. Sosialisasi tentang pernikahan sah juga harus terus dilakukan dan ditambah cakupan wilayahnya, tidak hanya kepada orang dewasa, tetapi bisa juga kepada anak-anak remaja dan pelajar/mahasiswa. 2) Kepada masyarakat yang masih kurang paham terkait pernikahan sah bisa langsung datang ke KUA untuk konseling dan konsultasi agar kehidupan rumah tangganya berjalan dengan aman dan damai. Kata Kunci: Miskonsepsi, Pernikahan Sah, Peran KUA
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah) |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 29 Apr 2024 08:08 |
| Last Modified: | 29 Apr 2024 08:08 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/13035 |
Actions (login required)
 |
View Item |