Analisis Yuridis Implementasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu Di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon

Ahmad Hidayaht, (2024) Analisis Yuridis Implementasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu Di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ.

	Text 2008206027_1_cover.pdf Download (838kB)
	Text 2008206027_2_bab1.pdf Download (425kB)
	Text 2008206027_6_bab5.pdf Download (289kB)
	Text 2008206027_6_bab5.pdf Download (289kB)

Official URL: http://web.syekhnurjati.ac.id

Abstract

Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, sebagai mana tercermin dalam perda Kabupaten Cirebon, menggunakan istilah kuwu dalam sebutan lain dari Kepala Desa yang di maksud dalam undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Penggunaan nama kuwu sebagai kata lain dari kepala desa di dasari atas sejarah kepemimpinan lokal di tanah caruban. Istilah kuwu juga merupakan khas Cirebon yang tidak dimiliki oleh daerah – daerah lain yang ada diindonesia. Ia hanya ada didaerah yang terpengaruh oleh kebudayaan cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan yang mendasar, yaitu sejauh mana implementasi terhadap peraturan bupati cirebon No 24 Tahun 2023 tentang tatacara pemilihan kuwu dan bagaimanana partisipasi masyarakat dalam pemilihan kuwu serentak. Jenis penelitian yang dilakukan peneltian lapangan dan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data, menggunakan metode observasi, wawancara, dokmentasi, dan literarur review. Adapun teknis analisis data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa banyak nya kasus dalam menetapkan daftar pemilihan tetap (DPT) dalam proses pemilihan kepala desa atau kuwu di desa Japura lor yang di laksanakan dalam pemilihan serentak di wilayah kabupaten Cirebon tahun 2023 mengakibatkan banyak nya jumlah data pemilih yang tidak sesuai serta ada nya masyarakat yang tidak mendapatkan surat undangan untuk melakukan pemilhan kepala desa sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap panitia pemilhan. Kata kunci: DPT, Peraturan Bupati Cirebon, Partipasi Masyrakat.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	17 May 2024 07:43
Last Modified:	17 May 2024 07:44
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/13171

Actions (login required)

View Item