Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Capres Cawapres Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Hilda Maulida Fitri, (2024) Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Capres Cawapres Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ.

	Text 2008206013_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2008206013_2_bab1.pdf Download (684kB)
	Text 2008206013_6_bab5.pdf Download (563kB)
	Text 2008206013_7_dafpus.pdf Download (600kB)

Official URL: http://web.syekhnurjati.ac.id

Abstract

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, sedangkan sebelumnya Mahkamah secara tegas menolak permohonan perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 terkait pengujian pasal yang sama yaitu Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait pengaturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang menurutnya pengaturan batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk Undang-Undang. Adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan, sehingga menunjukan sikap inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan putusan. Inkonsistensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berimplikasi pada integritas Mahkamah Konstitusi yang dipertanyakan, serta menimbulkan stigma negatif terhadap Mahkamah Konstitus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta bagaimana implikasi dari putusan tersebut terhadap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Dengan mengumpulkan data melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, teori�teori, atau tulisan-tulisan dan bahan bacaan ilmiah lainnya. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi menutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah karena Mahkamah Konstitusi menilai bahwa dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat ketidakadilan yang tidak dapat diterima (intolerable). Sehingga dalam hal ini, open legal policy dapat diabaikan. Putusan tersebut berimplikasi pemilihan umum 2024 terutama pada perubahan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Kata Kunci: Inkonsistensi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Batas Usia

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	12 Jun 2024 07:04
Last Modified:	12 Jun 2024 07:04
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/13345

Actions (login required)

View Item