Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Cirebon Dalam Perspektif Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon

Ani Nurjanah, (2024) Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Cirebon Dalam Perspektif Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon. Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ.

	Text 2008206005_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2008206005_2_bab1.pdf Download (598kB)
	Text 2008206005_6_bab5.pdf Download (411kB)
	Text 2008206005_7_dafpus.pdf Download (558kB)

Official URL: http://web.syekhnurjati.ac.id

Abstract

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia. Usaha memerangi kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan masyarakat juga harus ikut andil dalam mengentaskan kemiskinan. Pemerintah Kota Cirebon pada tahun 2018 membentuk Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan Daerah (TKPKD) tim tersebut bertugas untuk menyiapkan data, mengkoordinasi kegiatan, memfasilitasi dan melakukan pemantauan dan pengendalian. Akar permasalahan yang mendasar di Kota Cirebon yaitu, pertama tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, kedua konsumsi berlebih dan penyebaran sumber daya yang tidak merata, ketiga kelembagaan, keempat banyaknya kawasan pemasaran dan kelima gagalnya sistem ekonomi serta kebijakan dalam menilai ekosistem alam Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (field research), data pada penelitian ini diperoleh menggunakan teknik analisis kualitatif yang bersifat analisis deskriptif bahwa peneliti memberikan gambaran atau pemaparan terhadap objek yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian ini: Peran penting pemerintah sebagai pelayanan dasar bagi masyarakat terkait kebijakan kesejahteraan sosial mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Berikut beberapa hal yang berhasil terlaksana dari Peraturan Wali Kota Cirebon No 75 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon yaitu: melakukan pemutakhiran data atau aktifin data, karena validitas data itu akan berpengaruh pada kebijakan sosial, biaya anggaran mulai dari APBD-APBN, berkoordinasi dengan stakeholder-stakeholder baik dari lingkungan perangkat daerah maupun diluar perangkat daerah seperti BAZNAS, perusahaan-perusahaan yang memang ingin membantu masalah kemiskinan, setiap tahunnya mengadakan evaluasi apakah kebijakan-kebijakan masih relevan atau memerlukan perbaikan�perbaikan, memadukan program TKPK dengan program dan kegiatan-kegiatan pada dinas-dinas, fasilitas sistem pengaduan masyarakat yaitu SLRT-PUSKESOS (Sistem Layanan Rujukan Terpadu-Pusat Kesejahteraan Sosial). Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, TKPK

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	12 Jun 2024 07:21
Last Modified:	12 Jun 2024 07:21
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/13346

Actions (login required)

View Item