Analisis Putusan PTUN Bandung Nomor 34/G/2020/PTUN BDG Dalam Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa (Perspektif Fiqih Siyasah Qadhaiyyah)

Fuji Nurrohman, (2024) Analisis Putusan PTUN Bandung Nomor 34/G/2020/PTUN BDG Dalam Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa (Perspektif Fiqih Siyasah Qadhaiyyah). Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ.

	Text 2008206055_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2008206055_2_bab1.pdf Download (715kB)
	Text 2008206055_6_bab5.pdf Download (635kB)
	Text 2008206055_7_dafpus.pdf Download (726kB)

Official URL: http://web.syekhnurjati.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui duduk perkara dalam putusan PTUN bandung nomor 34/G/2020/PTUN.BDG mengenai tugas alih fungsi jabatan perangkat desa. 2. Mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hakim berdasarkanm aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam putusan PTUN bandung nomor 34/G/2020/PTUN.BDG. 3. Mengetahui bagaimana pandangan fiqih siyasah qadhaiyyah terhadap putusan hakim pada PTUN bandung nomor 34/G/2020/PTUN.BDG mengenai tugas alih fungsi jabatan perangkat desa. Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menjadikan peraturan perundang undangan, rancangan pembentukan peraturan perundang undangan, hasil putusan persidangan, risalah persidangan, buku, jurnal hukum dan kamus hukum sebagai bahan kepustakaan yang akan diteliti terkait duduk perkara, pertimbangan hakim sampai pandangan siyasah qadhaiyyah dalam Putusan Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Cirebon seringkali mengalami sengketa, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Hal ini menyebabkan persoalan hukum di PTUN Bandung. Beberapa faktor penyebab sengketa meliputi ketidaknetralan perangkat desa, tekanan kuwu terpilih, dan kurangnya komunikasi. Dalam menjalankan tugasnya, hakim perlu memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Putusan hakim dalam kasus tersebut dinilai sesuai dengan prinsip peradilan Islam, karena diambil secara objektif dan tidak ada keberpihakan terhadap pihak mana pun. Putusan tersebut juga sesuai dengan prinsip kaidah fiqh siyasah Qadhaiyyah didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan didukung oleh dalil dalil tertentu. Kata Kunci : Putusan, Perangkat Desa, dan Fiqih Siyasah Qaddhaiyyah

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	13 Jun 2024 01:18
Last Modified:	13 Jun 2024 01:18
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/13351

Actions (login required)

View Item