PERBANDINGAN KONSEP PERWALIAN MENURUT HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM PERDATA ISLAM

MUHAMAD RIDWAN, (2018) PERBANDINGAN KONSEP PERWALIAN MENURUT HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM PERDATA ISLAM. Masters thesis, IAIN Syekh Nurjati.

	Text 1.COVER.pdf Download (1MB)
	Text bab I.pdf Download (261kB)
	Text BAB V.pdf Download (182kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (62kB)

Abstract

MUHAMAD RIDWAN Perbandingan Konsep Perwalian menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam Perwalian adalah salah satu permasalahan yang penting di kalangan masyarakat Indonesia yang bertumpu pada hukum yang mengatur hubungan antara perorangan yang disebut dengan hukum perdata, dengan melihat pertumbuhan kasus�kasus penemuan bayi yang tidak memiliki orang tua, tentunya hukum yang berkaitan dan mengatur hal-hal tersebut harus tersusun dengan rapi agar dapat menyelesaikan hal-hal tersebut, walaupun di negara Indonesia sudah ada aturan tersendiri, namun penulis merasa masih perlu diadakan penelitian hukum dengan membandingkan aturan yang baru dengan aturan yang lama, agar penulis dapat mengetahui apakah aturan yang berlaku sekarang memiliki nilai tambah dari aturan sebelumnya atau sebaliknya. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni melihat obyek yang dibahas dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur dan menganalisis beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas serta menyesuaikannya dengan dasar-dasar hukum perwalian yang terdapat dalam alQuran dan dan Hadist dalam sebuah perbandingan. Setelah mengadakan penelitian terhadap konsep perwalian dalam perspektif hukum perdata barat yaitu KUH Perdata (BW) dan hukum perdata Islam yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan bahwa hukum perdata barat lebih luas mengatur ketentuan tentang perwalian jika dibandingkan dengan hukum perdata Islam akan tetapi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam penulisan tesis ini dikategorikan sebagai hukum perdata Islam lebih sesuai dengan ideologi negara Indonesia yakni Pancasila, yang memuat ketentuan untuk menghormati agama dan kepercayaan anak yang berada dalam perwaliannya serta Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan bahwa wali tidak hanya memberikan pendidikan melainkan juga bimbingan agama yang mencerminkan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang kemudian perbedaan konsep kedua hukum tersebut penulis bedakan ke dalam enam bagian, yakni 1) mengenai ketentuan umur, 2) pengangkatan wali, 3) kewajiban wali terhadap diri anak, 4) kewajiban wali terhadap harta anak, 5) ketentuan perwalian terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, dan 6) ketentuan tentang perwalian pengawas, perwalian oleh perkumpulan, yayasan dan lembaga sosial, 7) wali nikah.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Pascasarjana > Program Magister > Perdata Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah)
Depositing User:	tuti alawiyah alawiyah
Date Deposited:	24 Oct 2024 07:26
Last Modified:	24 Oct 2024 07:27
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/14655

Actions (login required)

View Item