Problematika Penerapan Simkah Web Di Indonesia: Studi Atas Praktik Pendelegasian Pendaftaran Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka

Habib Mupti, (2024) Problematika Penerapan Simkah Web Di Indonesia: Studi Atas Praktik Pendelegasian Pendaftaran Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. Bachelor thesis, S1-Hukum Keluarga IAIN SNJ.

	Text 2008201129_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2008201129_2_bab1.pdf Download (545kB)
	Text 2008201129_6_bab5.pdf Download (49kB)
	Text 2008201129_7_dafpus.pdf Download (269kB)

Abstract

Berdasarkan pada perundang-undangan di Indonesia, untuk wilayah yang sudah terjangkau jaringan listrik dan internet serta tidak masuk dalam wilayah force majeure, pendaftaran nikah dilakukani oleh para catin secara mandiri melalui SIMKAH Web. Namun, dalam praktiknya di banyak wilayah, mayoritas pendaftaran nikah dilakukan melalui pendelegasian, termasuk di wilayah KUA Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. Fenomena ini menunjukkan adanya problematika dalam penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan problematika penerapan SIMKAH Web tersebut dengan berupaya menjawab siapa saja yang berperan dalam praktik pendelegasian pendaftaran nikah, bagaimana pendelegasaian terjadi, mengapa para pihak tersebut terlibat atau melibatkan diri dalam praktik pendelegasian, dan problem hukum apa saja yang muncul dalam praktik pendelegasian tersebut. Untuk menjawab persoalan itu, peneliti melakukan penelitian lapangan dengan menggali data dari informan-informan atau narasumber-narasumber yang relevan yang pemilihannya dilakukan dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Dalam pembahasan problem hukum pada praktik pendelegasian pendaftaran nikah, penulis menggunakan teori fungsi, efektivitas dan penyelesaian hukum. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman. Dalam penelitian ini, Penulis mendapatkan beberapa temuan: 1. Pihakpihak yang berperan dalam praktik pendelegasian pendaftaran nikah adalah orang-orang yang terlibat dalam pengurusan administrasi perkawinan, yaitu para calon pengantin (delegator), aparat desa (aktor delegasi) dan aparat desa atau pegawai KUA Bagian Administrasi (pembantu aktor delegasi). 2. Proses pendelegasian pendaftaran nikah terdiri atas pendelegasian dari delegator ke aktor delegasi; pengumpulan berkas oleh para delegator; aktor delegasi melakukan pemberkasan dan registrasi, pembuatan akun, pengisian identitas para catin, unggah berkas, pembayaran biaya nikah, penerimaan bukti pendaftaran nikah dan penyampaian informasinya pada para catin, mengikuti pelaksanaan akad perkawinan dan memastikan para catin mendapatkan Buku Nikah. 3. Praktik pendelegasian pendaftaran nikah didasarkan pada alasan rasional. Dari teori tindakan sosial, tindakan pihak-pihak yang berperan dalam praktik pendelegasian itu bisa dikategorikan pada tindakan rasional instrumental. Keempat,masalah-masalah hukum dalam praktik pendelegasian pendaftaran nikah terkait dengan hukum yang tidak berfungsi maksimal, kurang efektif dan terjadi penyelesaian problem hukum di luar jalur resmi. Kata kunci: Problematika Hukum, Pendaftaran Nikah, Pencatatan Perkawinan, SIMKAH, Tindakan Sosial

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah)
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	20 Feb 2025 07:19
Last Modified:	20 Feb 2025 07:19
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/14829

Actions (login required)

View Item