Strategi Badan Pengawasan Pemiluhan Umum Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Studi Kasus di BAWASLU Kabupaten Cirebon)

Erviana Uswatun Khasanah, (2024) Strategi Badan Pengawasan Pemiluhan Umum Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Studi Kasus di BAWASLU Kabupaten Cirebon). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 1808206019_1_cover.pdf Download (2MB)
	Text 1808206019_2_bab1.pdf Download (353kB)
	Text 1808206019_6_bab5.pdf Download (208kB)
	Text 1808206019_7_dafpus.pdf Download (380kB)

Abstract

Badan Pengawasan Pemilihan Umum adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai lembaga yang memiliki peran dan kewenangan yang besar. Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak hanya menjadi pengawas, namun juga mejadi eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Integritas. Badan Pengawasan Pemilihan Umum diuju strateginya dalam mengawal Pemilihan Umum yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. , maka permasalahan skripsi ini adalah (1) Apa saja upaya yang dilakukan Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tahun 2024 (2) Apa saja hambatan yang terjadi di dalam Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data wawancara (interview) dan dokumentasi. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif dan di simpulkan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya seperti apa yang dilakukan Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tahun 2024 dan Untuk mengatahui hambatan yang terjadi di dalam Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tahun 2024 karena Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu, baik yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), maupun pelanggaran administrasi biasa. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab Bawaslu dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu. Bawaslu melakukan investigasi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, melakukan pemeriksaan, mengumpulkan bukti, dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kata kunci: BAWASLU Kabupaten Cirebon, Pencegahan Pelanggaran pemilihan Umum, Undang-Undang No.7 tahun 2017

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	24 Mar 2025 04:43
Last Modified:	24 Mar 2025 04:43
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/15156

Actions (login required)

View Item