Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Kebijakan Presiden Tentang Pengangkatan Duta Besar Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Aghiska Rindiana Putri, (2024) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Kebijakan Presiden Tentang Pengangkatan Duta Besar Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2008206045_1_cover.pdf Download (597kB)
	Text 2008206045_2_bab1.pdf Download (301kB)
	Text 2008206045_6_bab5.pdf Download (355kB)
	Text 2008206045_7_dafpus.pdf Download (380kB)

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang, memiliki fungsi politik yang sangat strategis yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan ketatanegaraan Republik Negara Indonesia. Persoalan peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam fungsi Pengawasan Anggaran Legislasi mengalami perubahan mendasar setelah diadakan perubahan UUD 1945 yang dilakukan sejak sidang MPR tahun 1999. Dalam persoalan proses pengangkatan Duta Besar RI harus mengikut sertakan DPR yang peran dan fungsi pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Dalam hal mengangkat Duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR”. Peran DPR RI sangat dibutuhkan dalam Pengangkatan Duta Besar RI, duta besar yang akan ditempatkan disalah satu negara harus melewati tahapan dengan pertimbangan atau pendapat yang dilakukan DPR. Peneliti bertujuan untuk menganalisis latar belakang Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pengangkatan Duta Besar berdasarkan Hukum Positif Indonesia, untuk mengeksplorasi bagaimana Peran DPR RI dalam pengangkatan duta besar dan bagaimana pengaruh keputusan DPR dalam pengangkatan Duta Besar terhadap hubungan diplomatik negara Indonesia dengan negara-negara lain. Hasil penelitian ini yaitu, untuk pengangkatan duta yang akan ditempatkan pada negara sahabat presiden terlebih dahulu harus meminta pertimbangan dari DPR, karena keputusan DPR dalam pengangkatan duta besar merupakan cerminan dari kualitas demokrasi dan sistem pemerintahan yang ada. Ketika DPR menjalankan tugasnya dengan cermat dan bertanggung jawab, hasilnya akan berdampak positif pada hubungan diplomatik dan kepentingan nasional. Peran DPR dalam memberikan pertimbangan pun harus dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda namun satu sama lain dapat saling berhubungan sehingga dapat menjelaskan maksud dari DPR tersebut, yaitu dari sudut politik, sudut historis dan sudut hukum. Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Duta Besar, Hubungan Diplomatik.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	24 Mar 2025 07:07
Last Modified:	24 Mar 2025 07:07
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/15173

Actions (login required)

View Item