Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Cirebon Terhadap Anak Remaja Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Denisa Ibna Farafiah, (2024) Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Cirebon Terhadap Anak Remaja Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2008206040_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2008206040_2_bab1.pdf Download (290kB)
	Text 2008206040_6_bab5.pdf Download (252kB)
	Text 2008206040_7_dafpus.pdf Download (559kB)

Abstract

Kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Cirebon tahun 2023 ada 25 orang, 24 perempuan dan 1 laki-laki. Korban kekerasan seksual pada anak remaja ini berumur mulai dari 14 tahun hingga 20tahun. Sejauh ini penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cirebon sebagian besar mengandalkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu RSUD Gunung Jati dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Cirebon. Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berupaya mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tapi belum menurunkan tingkat kekerasa seksual terhadap anak secara signifikan, pemerintah menetapkan Peraturan Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 agar tidak memberatkan sanksi pidana, kekerasan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pemerintah menambah pidana pokok berupa pidana mati, pidana seumur. Penulis bertujuan meneliti hal ini untuk mengatahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, peran Dinas Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak remaja, dan agar mengetahui siapa saja yang berperan ikut serta dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kota Cirebon. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan pendekatan penelitian Kualitatif yang tujuannya untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya, data yang bersumber dari lapangan dengan cara wawancara, dan juga menggunakan penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Hasil dari penelitian, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ini mencakup perlindungan anak meliputi pemenuhan hak-hak dan perlindungan hukum. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini melindungi anak dan mendampingi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya, pencegahan dan penanganan korban. DP3APPKB ini juga memfasilitasi kebutuhan korban dengan menyediakan layanan medis dan visum, pendampingan psikologis, serta bantuan hukum. Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	24 Mar 2025 07:21
Last Modified:	24 Mar 2025 07:21
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/15174

Actions (login required)

View Item