Status Perwalian Anak Perempuan Yang Lahir Dari Hubungan Tidak Sah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon)

Tika Siti Barokah, (2024) Status Perwalian Anak Perempuan Yang Lahir Dari Hubungan Tidak Sah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon). Bachelor thesis, S1-Hukum Keluarga UIN SSC.

	Text 2108201054_1_cover.pdf Download (835kB)
	Text 2108201054_2_bab1.pdf Download (408kB)
	Text 2108201054_6_bab5.pdf Download (130kB)
	Text 2108201054_7_dafpus.pdf Download (178kB)

Abstract

perempuan, di mana seorang wali harus hadir sebagai bagian dari rukun nikah. Namun, dalam kasus anak perempuan hasil hubungan tidak sah, penentuan wali menjadi isu krusial karena adanya perbedaan pandangan terkait nasab dan status hukum anak tersebut. Wali nikah memiliki peran yang sangat penting yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Untuk menentukan suatu keabsahan wali nikah harus memenuhi syarat yaitu Islam, baligh, berakal, laki-laki, menurut KHI. Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status perwalian anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah dalam perspektif hukum Islam, dengan studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala KUA, pegawai KUA, serta tokoh agama, sementara data sekunder diperoleh dari undang-undang dan literatur terkait, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut mazhab Syafi’i, anak perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah hanya memiliki nasab kepada ibunya, sehingga tidak memiliki wali nasab dari pihak ayahnya. Dalam praktiknya, perwalian bagi anak perempuan tersebut sering kali diserahkan kepada wali hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan 99 KHI. Namun, implementasi di lapangan tidak selalu seragam karena dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan persepsi masyarakat setempat. Kepala KUA dan pegawai sering kali berperan sebagai mediator dalam menentukan solusi yang sesuai dengan hukum Islam, sekaligus mempertimbangkan kemaslahatan anak perempuan yang bersangkutan. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pedoman yang lebih jelas dan baku dalam menangani kasus serupa, mengingat adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum Islam dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords:	Perwalian Anak, Anak Tidak Sah, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, KUA Kecamatan Kedawung
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	31 Jul 2025 04:45
Last Modified:	31 Jul 2025 04:45
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/16293

Actions (login required)

View Item