Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Cirebon

Nouvar Atkhiyal Qulub, (2025) Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Bachelor thesis, S1-Hukum Keluarga UIN SSC.

	Text 2108201079_1_cover.pdf Download (860kB)
	Text 2108201079_2_bab1.pdf Download (370kB)
	Text 2108201079_6_bab5.pdf Download (34kB)
	Text 2108201079_7_dafpus.pdf Download (213kB)

Abstract

Anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak dari kedua orang tuanya hingga mencapai usia dewasa. Di sisi lain, orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara anak serta bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan nafkah mereka. Ketika kedua orang tua bercerai, sering kali timbul permasalahan terkait hak asuh dan hak nafkah anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemberian hak nafkah anak setelah perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Cirebon. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implementasi hak nafkah anak dari perspektif sosiologi. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan utama terkait implementasi hak nafkah anak pasca perceraian. Pertama, terdapat kasus di mana seorang ayah tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Cirebon, sehingga anak kehilangan hak finansial yang seharusnya diterima. Kedua, meskipun ada ayah yang tetap memberikan nafkah, pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan oleh pengadilan, melainkan berdasarkan kehendaknya sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan anak secara objektif. Untuk memahami permasalahan ini secara mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengkaji data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Cirebon serta wawancara dengan informan terkait guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kewajiban nafkah anak setelah perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan dua temuan utama. Pertama, masih banyak ayah yang tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian, sehingga tanggung jawab tersebut kerap diabaikan dan berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik secara materiil maupun emosional. Ketidakhadiran ayah dalam memenuhi nafkah ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum terhadap putusan pengadilan serta rendahnya kesadaran sebagian ayah terhadap tanggung jawab pascaperceraian. Kedua, dalam sejumlah kasus, terdapat ayah yang tetap memberikan nafkah kepada anaknya, namun jumlah yang diberikan tidak sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini menyebabkan kebutuhan anak tidak sepenuhnya terpenuhi, karena nilai nafkah yang diberikan tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meningkat. Keadaan ini menunjukkan bahwa implementasi putusan pengadilan mengenai hak nafkah anak belum sepenuhnya efektif dan memerlukan pengawasan serta mekanisme penegakan yang lebih tegas. Peneliti merekomendasikan agar ayah tetap menafkahi anak pasca perceraian, diperlukan kesadaran akan tanggung jawab moral dan hukum. Pengawasan dari pengadilan agama dan lembaga sosial harus diperkuat, serta edukasi peran ayah dalam kesejahteraan anak ditingkatkan agar nafkah dipahami sebagai kewajiban dan bentuk kasih sayang

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords:	Hak nafkah anak, perceraian, hukum keluarga, sosiologis.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	31 Jul 2025 07:15
Last Modified:	31 Jul 2025 07:15
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/16334

Actions (login required)

View Item