Tinjauan Yuridis Tentang Hukum Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1a

Agia Iffa Ghurfani, (2025) Tinjauan Yuridis Tentang Hukum Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1a. Bachelor thesis, S1-Hukum Keluarga UIN SSC.

	Text 2108201002_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2108201002_2_bab1.pdf Download (458kB)
	Text 2108201002_6_bab5.pdf Download (277kB)
	Text 2108201002_7_dafpus.pdf Download (287kB)

Abstract

Peraturan yang telah dibuat sedemikian rupa untuk kemaslahatan masyarakat, terkadang tidak bisa memungkiri akan adanya realita bahwa tingkat penyimpangan terhadap batas minimal usia pernikahan di Majalengka masih sangat tinggi karena mencapai pada angka 400 lebih permohonan yang telah masuk pada Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A ditahun 2021 dan 2022. Adanya permohonan dispensasi nikah tentu disertai adanya alasan mendesak yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang kemudian menimbulkan konsekuensi yang terjadi dari adanya regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik untuk masyarakat maupun pemerintah daerah yang berwenang mengadili permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum yang mengatur dispensasi nikah, apa faktor-faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah, dan bagaimana konsekuensi dari regulasi dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif berupa studi kasus dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer didapat melalui proses wawancara kepada advokat, panitera muda permohonan, hakim dan satpam Pengadilan Agama Majalengka serta observasi data permohonan dispensasi nikah tahun 2021 dan 2022. Sumber data sekunder didapat melalui berbagai sumber referensi dari buku, jurnal, artikel dan website resmi yang kemudian dikaji berdasarkan fakta-fakta dilapangan secara sistematis dan akurat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, hukum yang mengatur dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (4) serta adanya MOU dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka yang ditandatangani pada tahun 2022. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam hal hakim memberikan pertanyaan kepada kedua calon mempelai sebelum pemberian dispensasi nikah dalam rangka pemenuhan hak anak dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Kedua, faktor-faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A adalah pergaulan bebas, media sosial dan circle pertemanan. Ketiga, konsekuensi dari regulasi dispensasi nikah ialah membludaknya permohonan dispensasi nikah dan keinginan petinggi Mahkamah Agung untuk melepas kewenangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama untuk diserahkan saja kepada KUA.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords:	Perkawinan, Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama Majalengka dan Pergaulan Bebas.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	31 Jul 2025 07:59
Last Modified:	31 Jul 2025 07:59
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/16363

Actions (login required)

View Item