Beban Iddah dan Mu’nah Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Iddah dan Mu’nah di Pengadilan Agama di Indramayu Berbasis UU No. 16 Tahun 2019)

Faiz Hasbullah, (2025) Beban Iddah dan Mu’nah Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Iddah dan Mu’nah di Pengadilan Agama di Indramayu Berbasis UU No. 16 Tahun 2019). Masters thesis, HKI UIN Siber Syekh Nurjati.

	Text 1. COVER - DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
	Text 2. BAB I.pdf Download (612kB)
	Text 6. BAB V.pdf Download (638kB)
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (501kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban pembayaran iddah (masa tunggu) dan mu’nah (kompensasi) pada pasca-perceraian di Pengadilan Agama Indramayu, Jawa Barat, melalui perspektif hukum Islam.Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya angka perceraian di wilayah Kabupaten Indramayu yang berdampak signifikan terhadap aspek psikologis, sosial, dan ekonomi, khususnya bagi perempuan dan anak.Selain itu, kondisi tersebut juga menimbulkan tantangan dalam implementasi aspek hukum yang mengatur hak-hak perempuan pasca-perceraian.Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengkajian praktik pembayaran iddah dan mu’nah, termasuk landasan hukumnya dalam ajaran Islam serta peraturan perundang-undangan nasional.Penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga rumusan masalah utama: (1) Bagaimana cara pembayaran iddah dan mu’nah di Pengadilan Agama Indramayu? (2) Bagaimana hukum Islam terkait pembayaran iddah dan mu’nah? dan (3) Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pembayaran beban iddah dan mu’nah?Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui analisis terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama Indramayu, wawancara mendalam dengan hakim, serta observasi langsung terhadap proses persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban iddah dan mu’nah masih menunjukkan variasi di lapangan. Hakim menetapkan besaran kewajiban berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan, dan kondisi ekonomi mantan suami, tanpa adanya standar nominal baku. Faktor penghambat utama antara lain: ketidaktahuan perempuan terhadap hak-haknya, keterbatasan ekonomi mantan suami, budaya patriarki, serta lemahnya sistem eksekusi putusan pengadilan. Penelitian ini menekankan perlunya edukasi hukum, pendampingan perempuan, serta penguatan mekanisme eksekusi untuk menjamin perlindungan hak-hak mantan istri secara optimal. Kata Kunci: Iddah, Mu’nah, Hukum Islam, Pengadilan Agama Indramayu.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Iddah, Mu’nah, Hukum Islam, Pengadilan Agama Indramayu.
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Pascasarjana > Program Magister > Perdata Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah)
Depositing User:	tuti alawiyah alawiyah
Date Deposited:	12 Sep 2025 08:32
Last Modified:	12 Sep 2025 08:32
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17371

Actions (login required)

View Item