Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/Puu-Xxiii/2025 Dalam Upaya Memenuhi Hak Konstitusional Warga Negara Terhadap Lingkungan Hidup Persepektif Hukum Islam

Linda Amaliyah, (2026) Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/Puu-Xxiii/2025 Dalam Upaya Memenuhi Hak Konstitusional Warga Negara Terhadap Lingkungan Hidup Persepektif Hukum Islam. Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2283130063_1_cover.pdf Download (964kB)
	Text 2283130063_2_bab1.pdf Download (507kB)
	Text 2283130063_6_bab5.pdf Download (370kB)
	Text 2283130063_7_dafpus.pdf Download (379kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 hadir sebagai respons atas praktik kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup melalui jalur non-litigasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis tiga permasalahan utama: pertama, bentuk perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; kedua, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut; dan ketiga, implikasi putusan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas lingkungan hidup sebagai hak fundamental dengan dimensi individual dan kolektif yang mewajibkan negara memberikan perlindungan preventif dan represif. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai membatasi perjuangan hak lingkungan hanya melalui jalur litigasi, sehingga perlindungan diperluas mencakup advokasi kebijakan, kampanye, penelitian, dan aksi sosial damai yang dilakukan dengan itikad baik. Dalam perspektif hukum Islam, putusan ini selaras dengan maqashid al-syariah (perlindungan jiwa dan harta), konsep khalifah fil ardh sebagai pemegang amanah menjaga alam, pemikiran Sayyid Qutb tentang alam sebagai ayat Allah, serta prinsip dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih yang mendahulukan pencegahan kerusakan atas kemaslahatan. Kata kunci: Lingkungan Hidup, Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025, Hukum Islam.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	10 Apr 2026 02:29
Last Modified:	10 Apr 2026 02:29
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17723

Actions (login required)

View Item