Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Penanganan Kasus Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Kurun Waktu 2019-2014

Tria Dini Hafizhoh, (2026) Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Penanganan Kasus Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Kurun Waktu 2019-2014. Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2108206044_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2108206044_2_bab1.pdf Download (719kB)
	Text 2108206044_6_bab5.pdf Download (280kB)
	Text 2108206044_7_dafpus.pdf Download (359kB)

Abstract

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memberantas korupsi, yang menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi, sosial, dan politik. Korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi sulit diberantas karena jaringan yang luas dan kompleks. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon berperan penting melalui penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan, namun dalam praktiknya menghadapi kendala internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, hambatan politik, dan resistensi pihak berkepentingan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pertama, apa saja faktor pendukung dalam penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon kurun waktu lima tahun terakhir?. Kedua, apa saja faktor penghambat dalam penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon kurun waktu lima tahun terakhir?. Ketiga, bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon kurun waktu lima tahun terakhir?. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dianalisis secara deskriptif dan dikaitkan dengan teori Follow the Money, asas transparansi, dan akuntabilitas, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan pertama, faktor pendukung penanganan korupsi meliputi komitmen internal aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi publik. Kedua, faktor penghambat penanganan korupsi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan pembuktian, minimnya anggaran, serta lemahnya perlindungan terhadap aparat. Ketiga, solusi yang dapat diterapkan mencakup peningkatan kompetensi jaksa melalui pelatihan teknis, penguatan kerja sama lintas lembaga, optimalisasi dukungan anggaran dan teknologi, serta penerapan budaya integritas dan transparansi internal. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menyarankan pertama, Kejaksaan diharapkan mempertahankan dan mengembangkan sistem digitalisasi administrasi perkara serta koordinasi antarbidang. Kedua, Kejaksaan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan dukungan sarana prasarana perlu terus dilakukan. Ketiga, Kejaksaan bekerja sama dengan lintas lembaga seperti dengan PPATK, BPK, dan Kepolisian, serta peningkatan perlindungan bagi aparat, diperlukan agar proses penanganan kasus korupsi berjalan lebih efektif, aman, dan transparan. Kata kunci: faktor pendukung; faktor penghambat; penanganan kasus korupsi; Kejaksaan Negeri Kota Cirebon; penegakan hukum.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	10 Apr 2026 02:52
Last Modified:	10 Apr 2026 02:52
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17727

Actions (login required)

View Item