Muhamad Zaky Amirul Akbar, (2026) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakalah Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Perwakilan Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Tahun 2024). Bachelor thesis, S1-Hukum Keluarga IAIN SNJ.
|
Text
2283110038_1_cover.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
2283110038_2_bab1.pdf Download (410kB) |
|
|
Text
2283110038_6_bab5.pdf Download (160kB) |
|
|
Text
2283110038_7_dafpus.pdf Download (194kB) |
Abstract
Wali memiliki peran penting dalam akad pernikahan karena menjamin terpenuhinya syarat sah serta melindungi kepentingan mempelai perempuan. Dalam praktiknya, ada wali yang enggan menikahkan putrinya karena berbagai alasan, sehingga pelaksanaan akad dapat terhambat. Namun, alasan pendelegasian ini sering kali tidak dijelaskan secara jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan tanggung jawab wali dan tujuan perlindungan dalam hukum perkawinan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wakalah wali menurut empat madzhab, praktik dan dasar pertimbangan wakalah wali di KUA Kesambi, tinjauan hukum Islam menurut empat madzhab terhadap praktik wakalah wali di KUA Kesambi. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam dengan tokoh yang berkaitan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara umum, wakalah wali dalam akad nikah dibolehkan dalam hukum Islam dan diakui oleh empat mazhab fikih selama memenuhi rukun dan syarat wakalah. Praktik wakalah wali di KUA Kecamatan Kesambi juga telah berjalan sesuai prosedur administratif dan didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan secara syar‘i maupun sosial, seperti wali berhalangan hadir karena sakit, jarak, pekerjaan, atau faktor psikologis, dengan pelimpahan kuasa biasanya diberikan kepada penghulu melalui surat kuasa yang diverifikasi. Dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan ini pada sejalan dengan ketentuan fikih dan mencerminkan prinsip kemudahan demi kemaslahatan serta kelangsungan akad nikah. Kata kunci: wakalah wali, hukum Islam, KUA Kesambi
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah) |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 22 Apr 2026 07:05 |
| Last Modified: | 22 Apr 2026 07:05 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18040 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

