Pengaturan Wali Nikah Dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Mubadalah

Muhamad Dadan Wildanuddin, (2026) Pengaturan Wali Nikah Dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Mubadalah. Bachelor thesis, S1-Hukum Keluarga UIN SSC.

	Text 2283110021_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2283110021_2_bab1.pdf Download (601kB)
	Text 2283110021_6_bab5.pdf Download (232kB)
	Text 2283110021_7_dafpus.pdf Download (297kB)

Abstract

Pengaturan wali nikah dalam hukum positif Indonesia merupakan syarat sah perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 jo Pasal 20. Namun, pengaturan tersebut masih cenderung difahami forrmalistik sehingga berpotensi mengesampingkan prinsip keadilan dan kesalingan. Prinsip Mubādalah digunakan untuk meninjau ulang konsep wali nikah dengan mengedepankan relasi timbal balik dan kemaslahatan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah terkait persyaratan adanya wali nikah bagi perempuan, orang yang berhak menjadi wali nikah serta analisis umum mengenai keberadaan dan orang yang berhak mnejadi wali dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perspektif Mubādalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data meliputi library research dan wawancara mendalam dengan tokoh yang berkaitan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan adanya wali nikah bagi perempuan dalam perspektif Mubādalah bertujuan untuk memberikan perlindungan karena mengandung kemaslahatan yang lebih besar. Dalam hukum positif Indonesia, penetapan laki-laki sebagai wali nikah secara Mubādalah seharusnya dipahami secara fungsional, yaitu selama ia menjalankan tugas perwalian dengan baik. Oleh karena itu, perempuan pada prinsipnya memiliki peluang yang sama untuk menjadi wali nikah. Keberadaan wali nikah sebagai rukun bagi perempuan telah memenuhi prinsip keadilan (‘adālah) karena mampu meminimalkan kemafsadatan dan memperbesar kemaslahatan. Sementara itu, pembatasan wali nikah hanya pada laki-laki merupakan konstruksi historis yang bersifat kontekstual dan terbuka untuk ditinjau kembali. Kata kunci: wali nikah; Indonesia; Mubādalah

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah)
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	23 Apr 2026 04:13
Last Modified:	23 Apr 2026 04:13
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18065

Actions (login required)

View Item