Moh Zilan Kasbi, (2025) Implementasi Jaminan Produk Halal Makanan Dan Minuman Pada Umkm Di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Bachelor thesis, S1-Hukum Ekonomi Syariah UIN SSC.
|
Text
2283120069_1_cover.pdf Download (863kB) |
|
|
Text
2283120069_2_bab1.pdf Download (351kB) |
|
|
Text
2283120069_6_bab5.pdf Download (61kB) |
|
|
Text
2283120069_7_dafpus.pdf Download (214kB) |
Abstract
Fenomena rendahnya implementasi jaminan produk halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon menjadi isu penting dalam konteks meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap produk makanan dan minuman yang aman, sehat, dan sesuai syariat. Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mewajibkan seluruh produk yang beredar untuk bersertifikat halal, serta adanya program sertifikasi halal gratis (SEHATI) dari pemerintah daerah, kenyataannya masih banyak UMKM yang belum memahami maupun menerapkan regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi jaminan produk halal pada UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Dukupuntang, mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambatnya, dan menganalisis perspektif UU JPH terhadap UMKM yang sudah maupun belum tersertifikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal (socio-legal approach), yaitu memadukan kajian normatif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dengan realitas sosial di lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pelaku UMKM dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, serta dokumentasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi jaminan produk halal pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon secara umum belum optimal, dari 10 UMKM terdapat 4 UMKM yang telah memiliki sertifikat halal pada semua produknya, 1 UMKM yang beberapa produknya telah memiliki sertifikat halal serta 5 UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini ditandai dengan beberapa faktor pendukung meliputi pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikat halal, adannya dukungan program pemerintah dan penggunaan bahan baku yang sederhana dan mudah diverifikasi halal. Adapun faktor penghambatnya meliputi keyakinan pelaku usaha terhadap kehalalan produknya, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap jaminan produk halal dan beranggapan mendaftar sertifikat halal itu sulit. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sebagian UMKM belum memenuhi kewajiban hukum untuk menjamin kehalalan produknya, sehingga diperlukan peningkatan pendampingan, edukasi, dan pengawasan agar regulasi dapat berjalan efektif. Kata Kunci: Jaminan Produk Halal; UMKM; Sertifikasi Halal.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 24 Apr 2026 03:09 |
| Last Modified: | 24 Apr 2026 03:09 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18097 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

