ANALISIS DISKRESI KEPOLISIAN PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Martono Mualana, (2026) ANALISIS DISKRESI KEPOLISIAN PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Doctoral thesis, S3_HKI UIN Siber Syekh Nurjati.

	Text AWALAN -DAFTAR ISI.pdf Download (679kB)
	Text BAB I.pdf Download (456kB)
	Text BAB V.pdf Download (212kB)
	Text DAPUS.pdf Download (386kB)

Abstract

Kepolisian memegang peranan sentral dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional, sejajar dengan lembaga-lembaga inti lainnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum, keterlibatan kepolisian juga berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sebagai bagian dari upaya negara dalam menjamin perlindungan hak-hak anak. Salah satu kewenangan penting yang dimiliki oleh aparat kepolisian adalah penggunaan diskresi, khususnya dalam tahap penyidikan terhadap tindak pidana yang melibatkan anak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan diskresi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun menimbulkan problematika yang memengaruhi sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis penggunaan diskresi oleh kepolisian yang belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang SPPA, serta berbagai kendala yang dihadapi aparat dalam menerapkan diskresi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji solusi terhadap permasalahan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya bagi anak pelaku kejahatan serius yang di luar cakupan pengaturan UU SPPA. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yang melibatkan observasi langsung di lapangan dan menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus untuk memperdalam pemahaman terhadap isu yang diteliti. Hasil analisis menunjukkan bahwa wewenang kepolisian untuk menghentikan perkara pidana berdasarkan kesepakatan antara para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dapat dijadikan dasar pelaksanaan diskresi. Dalam konteks SPPA, diskresi diartikan sebagai bentuk diversi yang tidak bertentangan dengan hak-hak anak maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan diskresi oleh penyidik harus tetap sejalan dengan ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 dan kode etik profesi kepolisian. Untuk menciptakan penegakan hukum yang adil dan pasti, diperlukan keterlibatan aktif masyarakat serta pengawasan terhadap praktik diskresi oleh aparat penegak hukum. Kata Kunci : Kebijakan Polisi, Diskresi, Diversi, Anak The police play a central role in maintaining national security and public order, alongside other core institutions, as stipulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. In the context of law enforcement, the involvement of the police is also related to the implementation of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), as part of the state‟s efforts to ensure the protection of children's rights. One of the key authorities held by law enforcement officers is the use of discretion, particularly during the investigation stage of criminal offenses involving minors. However, in practice, the application of discretion to children who are involved in crimes punishable by more than seven years of imprisonment presents legal challenges that affect the juvenile criminal justice system in Indonesia. This study focuses on analyzing police discretion that is not explicitly regulated by the SPPA Law, as well as the obstacles faced by officers in implementing such discretion. Additionally, it explores solutions to legal issues within the juvenile justice system, especially in cases involving children who commit serious crimes not covered by the provisions of the SPPA Law. The research employs a juridical�empirical method by conducting field research and applying a qualitative approach through case studies to gain deeper insights into the subject matter. The analysis reveals that police authority to discontinue criminal cases based on mutual agreement between the parties, as regulated in Article 109 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 2 of 2002, can serve as the legal foundation for the exercise of discretion. Within the SPPA context, discretion is reflected in diversion mechanisms that must not conflict with children‟s rights or the existing legal framework. The implementation of discretion by investigators must align with the provisions of Law Number 11 of 2012 and the police code of ethics. To ensure fair and certain law enforcement, active community involvement and supervision over the use of discretion by law enforcement officers are essential. Say Key: Police Policy, Discretion, Diversion, Children

[error in script]

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan Polisi, Diskresi, Diversi, Anak
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Fakultas Pascasarjana
Depositing User:	tuti alawiyah alawiyah
Date Deposited:	04 May 2026 01:40
Last Modified:	04 May 2026 01:44
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18163

Actions (login required)

View Item