Analisis Hukum Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Dalam Pemenuhan Hak Petani (Studi Kasus: Kelompok Tani Sri Murni Segeran Kidul, Kabupaten Indramayu)

Verlani Valuppi, (2026) Analisis Hukum Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Dalam Pemenuhan Hak Petani (Studi Kasus: Kelompok Tani Sri Murni Segeran Kidul, Kabupaten Indramayu). Bachelor thesis, S1- HUKUM TATA NEGARA ISLAM UIN SSC.

	Text 2283130082_1_cover.pdf Download (862kB)
	Text 2283130082_2_bab1.pdf Download (418kB)
	Text 2283130082_6_bab5.pdf Download (216kB)
	Text 2283130082_7_dafpus.pdf Download (279kB)

Official URL: http://web.syekhnurjati.ac.id

Abstract

Pupuk bersubsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor pertanian, khususnya bagi petani kecil. Namun, dalam praktiknya, tata kelola pupuk bersubsidi masih menghadapi berbagai permasalahan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi serta belum optimalnya pembaruan data penerima. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 sebagai upaya perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait tata kelola pupuk bersubsidi menurut peraturan presiden nomor 6 tahun 2025, bagaimana efektivitas penerapannya, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah, serta didukung dengan data primer melalui wawancara dengan pihak terkait di tingkat kelompok tani. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi di Kelompok Tani Sri Murni Desa Segeran Kidul secara normatif telah berjalan sesuai dengan ketentuan melalui sistem e-RDKK, penyaluran berbasis kelompok tani, dan mekanisme distribusi yang terstruktur. Namun, efektivitas pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan berupa kurangnya sosialisasi, keterbatasan pemutakhiran data, serta belum maksimalnya pengawasan distribusi. Meskipun demikian, kebijakan ini telah memberikan manfaat dan cukup membantu pemenuhan hak petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi, walaupun pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan agar lebih tepat sasaran, merata, dan sesuai kebutuhan petani. Kata kunci: Pupuk Bersubsidi; Efektivitas Hukum; Kelompok Tani; Kebijakan Pertanian; Hak Petani

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	13 Jul 2026 06:53
Last Modified:	13 Jul 2026 06:53
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18278

Actions (login required)

View Item