Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Unit Ppa Polresta Cirebon)

Susan Amelia Sontani, (2026) Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Unit Ppa Polresta Cirebon). Bachelor thesis, S1- HUKUM TATA NEGARA ISLAM UIN SSC.

	Text 2283130113_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2283130113_2_bab1.pdf Download (432kB)
	Text 2283130113_6_bab5.pdf Download (174kB)
	Text 2283130113_7_dafpus.pdf Download (238kB)

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius karena melanggar hak asasi manusia dan berdampak pada fisik, psikis, serta masa depan korban. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, implementasi perlindungan hukum di lapangan, khususnya di Polresta Cirebon, belum optimal. Selain aspek yuridis, perlindungan anak juga dapat dikaji melalui perspektif Fiqh Siyasah sebagai bentuk tanggung jawab negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum, kendala yang dihadapi, serta tinjauan Fiqh Siyasah terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis empiris dan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi di Unit PPA Polresta Cirebon serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, negara sebagai pemegang otoritas memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak sebagai kelompok rentan guna mewujudkan kemaslahatan dan menjaga maqashid al-syariah. Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan substantif dan perlindungan martabat manusia dalam setiap kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah dilakukan melalui penyidikan ramah anak, pendampingan hukum, serta koordinasi lintas lembaga. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, fasilitas, dan faktor sosial budaya masyarakat. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, negara wajib memberikan perlindungan khusus berupa pemulihan, pendampingan, dan jaminan keamanan bagi korban. Sementara itu, Fiqh Siyasah menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari tanggung jawab waliyy al-amr dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang adaptif, sinergi lintas sektor, serta peningkatan kesadaran masyarakat guna mencegah kekerasan seksual terhadap anak secara berkelanjutan. Upaya tersebut juga perlu didukung oleh edukasi hukum dan penguatan peran keluarga serta lingkungan sosial agar tercipta sistem perlindungan anak yang komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak di masa depan yang lebih aman dan bermartabat. Kata kunci: Perlindungan hukum; kekerasan seksual anak; Fiqh Siyasah.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	13 Jul 2026 08:04
Last Modified:	13 Jul 2026 08:04
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18299

Actions (login required)

View Item