Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah di Kawasan Gunung Kuda Dukupuntang, Cirebon, Prespektif UU No.32 Tahun 2009

Mohamad Rizqi Aulia, (2026) Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah di Kawasan Gunung Kuda Dukupuntang, Cirebon, Prespektif UU No.32 Tahun 2009. Bachelor thesis, S1- HUKUM TATA NEGARA ISLAM UIN SSC.

	Text 2283130081_1_cover.pdf Download (211kB)
	Text 2283130081_2_bab1.pdf Download (1MB)
	Text 2283130081_6_bab5.pdf Download (216kB)
	Text 2283130081_7_dafpus.pdf Download (275kB)

Abstract

Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan instrumen penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan ekosistem. Di kawasan Gunung Kuda Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, masih ditemukan berbagai pelanggaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan alih fungsi lahan yang berdampak pada kerusakan lingkungan serta meningkatnya risiko longsor. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, penegakan hukum, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran lingkungan, pelaksanaannya dinilai belum optimal sehingga belum mampu mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan secara efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon di kawasan Gunung Kuda Dukupuntang, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta bagaimana bentuk penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan bersifat studi kasus melalui teknik wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon di kawasan Gunung Kuda Dukupuntang belum berjalan efektif. Penegakan hukum masih didominasi upaya preventif dan administratif, sedangkan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran lingkungan masih terbatas. Hambatan utama meliputi lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparatur, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan pengawasan terpadu, dan konsistensi penerapan sanksi hukum guna mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kata kunci: penegakan hukum lingkungan; pemerintah daerah; pertambangan; Gunung Kuda; efektivitas hukum.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	14 Jul 2026 01:47
Last Modified:	14 Jul 2026 01:47
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18314

Actions (login required)

View Item