Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 Perspektif Meritokrasi (Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Standar Minimal Pendidikan Calon Presiden Dan Wakil Presiden.

Zulfikri, (2026) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 Perspektif Meritokrasi (Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Standar Minimal Pendidikan Calon Presiden Dan Wakil Presiden. Bachelor thesis, S1- HUKUM TATA NEGARA ISLAM UIN SSC.

	Text 2283130084_1_cover.pdf Download (715kB)
	Text 2283130084_2_bab1.pdf Download (592kB)
	Text 2283130084_6_bab5.pdf Download (256kB)
	Text 2283130084_7_dafpus.pdf Download (320kB)

Official URL: http://web.syekhnurjati.ac.id

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 yang menolak peningkatan batas minimal pendidikan calon presiden dan kepala daerah dari SMA menjadi S1. Putusan tersebut menimbulkan perdebatan antara perlindungan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan tuntutan kualitas kepemimpinan dalam perspektif meritokrasi. Dalam konteks demokrasi modern, keterbukaan akses politik sering kali berbenturan dengan kebutuhan akan standar kompetensi yang memadai. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, relevansinya dengan prinsip meritokrasi, serta implikasi yuridis dan sosial-politiknya terhadap sistem rekrutmen politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang terkait pemilu, serta putusan Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan penafsiran Mahkamah secara parsial, dan penggunaan open legal policy yang menggunakan pendekatan judicial restraint. Kedua, dalam perspektif meritokrasi Putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip keterbukaan demokrasi dengan kebutuhan standar objektif dalam rekrutmen pejabat publik, pendidikan bukan salah satu indikator kompetensi, tetapi tetap memiliki peran signifikan sebagai alat ukur objektif untuk menilai kapasitas individu. Dan ketiga, Secara yuridis, putusan ini menegaskan ruang kebijakan terbuka (open legal policy) bagi pembentuk undang-undang, namun secara sosial-politik berimplikasi pada ketegangan antara prinsip demokrasi dan tuntutan meritokrasi dalam mewujudkan kepemimpinan yang kompeten dan berintegritas. Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, meritokrasi, pendidikan calon pemimpin, hak politik, rekrutmen politik, kualitas kepemimpinan.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	14 Jul 2026 03:03
Last Modified:	14 Jul 2026 03:03
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18328

Actions (login required)

View Item