IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN PASCA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN

RATU SALMA SALSABILA, (2026) IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN PASCA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN. Masters thesis, HKI-S2 UIN Siber Syekh Nurjati.

	Text AWALAN -DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (491kB)
	Text BAB V.pdf Download (303kB)
	Text DAPUS.pdf Download (287kB)

Abstract

Fenomena pernikahan dini di Kecamatan Kuningan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius karena berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak pendidikan, khususnya bagi pengantin perempuan; berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kuningan, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 236 perkara permohonan dispensasi kawin, yang menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia anak masih terjadi dan dipengaruhi oleh budaya patriarki, keterbatasan dukungan keluarga, serta belum optimalnya kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak pendidikan perempuan pasca pernikahan dini di Kabupaten Kuningan dengan mengkaji tiga fokus utama, yaitu pengaturan hukum positif terkait hak pendidikan anak, pandangan hukum keluarga Islam terhadap pernikahan dini yang berdampak pada pendidikan, serta pelaksanaan hak pendidikan perempuan pasca pernikahan dini. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus melalui teknik wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumen terhadap delapan informan yang terdiri dari lima pengantin perempuan, satu pejabat Kantor Urusan Agama, satu pihak sekolah, dan satu informan dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif hak pendidikan telah dijamin, namun implementasinya belum efektif akibat faktor sosial, budaya, dan kelemahan kebijakan; dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan dini yang menghambat pendidikan bertentangan dengan maqasid al-syariah, khususnya hifz al-aql; serta pelaksanaan hak pendidikan perempuan pasca pernikahan dini belum optimal karena rendahnya akses pendidikan lanjutan dan minimnya dukungan keluarga serta kebijakan daerah. Kata kunci: Pernikahan dini, hak pendidikan perempuan, hukum keluarga islam.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Pernikahan dini, hak pendidikan perempuan, hukum keluarga islam.
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Pascasarjana > Program Magister > Perdata Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah)
Depositing User:	tuti alawiyah alawiyah
Date Deposited:	18 Aug 2026 03:10
Last Modified:	18 Aug 2026 03:10
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/19645

Actions (login required)

View Item