PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN ENDOGAMI JEMAAT AHMADIYAH DI DESA MANISLOR DALAM PERSPEKTIF UU PERKAWINAN, FATWA MUI DAN HAM.

Indah Dwi Nurhidayah, (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN ENDOGAMI JEMAAT AHMADIYAH DI DESA MANISLOR DALAM PERSPEKTIF UU PERKAWINAN, FATWA MUI DAN HAM. Masters thesis, HKI-S2 UIN Siber Syekh Nurjati.

	Text AWALAN -DAFTAR ISI.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (771kB)
	Text BAB V.pdf Download (218kB)
	Text DAPUS.pdf Download (448kB)

Abstract

Penelitian ini berlatar belakang hambatan administratif dalam pencatatan perkawinan yang dihadapi oleh Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor, Kabupaten Kuningan. Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia mengafirmasi hak setiap warga negara untuk melangsungkan perkawinan dan memperoleh pengakuan hukum atas statusnya, pada praktiknya sebagian anggota Jemaat Ahmadiyah di wilayah tersebut mengalami kesulitan dalam proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Situasi ini berimplikasi pada timbulnya ketidakpastian hukum terkait status perdata dan berpotensi menghalangi pemenuhan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, penelitian mengkaji norma hukum yang mengatur praktik perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah serta menganalisis praktik administratif pencatatan perkawinan yang terjadi di Desa Manislor.Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yakni pertama, bagaimana norma hukum perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, HAM, dan Fatwa MUI? Kedua, bagaimana kendala administratif perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor Kabupaten Kuningan? Ketiga, Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperlukan untuk menjamin pencatatan perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor secara non-diskriminatif? Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dalam kerangka penelitian hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi wawancara dengan informan relevan, yang kmudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif.Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pertama, secara normatif tidak terdapat ketentuan hukum yang melarang pencatatan perkawinan Jemaat Ahmadiyah. Kedua, dalam praktik administratif, ditemukan adanya hambatan yang dipengaruhi oleh dinamika sosial dan pandangan keagamaan di tingkat lokal. Kondisi ini mendorong sebagian anggota jemaat untuk mengadopsi strategi administratif, seperti perpindahan domisili sementara atau menggunakan andon nikah, guna memfasilitasi pencatatan perkawinan secara resmi oleh negara. Ketiga, Fenomena ini mengilustrasikan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum negara dengan praktik birokrasi di tingkat lokal. Dalam kerangka perspektif pluralisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh Werner Menski, hal ini mencerminkan interaksi antara hukum negara, norma agama, dan norma sosial dalam penyelenggaraan hukum.Berdasarkan temuan penelitian, penguatan perlindungan hukum menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum dan kesetaraan pelayanan publik bagi seluruh warga negara. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses pencatatan perkawinan dilaksanakan secara konsisten berdasarkan hukum positif, bebas dari pengaruh tekanan sosial maupun perbedaan pandangan teologis. Kata Kunci: Pernikahan Endogami, Jemaat Ahmadiyah, UU Perkawinan

[error in script]

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Pernikahan Endogami, Jemaat Ahmadiyah, UU Perkawinan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Pascasarjana > Program Magister > Perdata Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah)
Depositing User:	tuti alawiyah alawiyah
Date Deposited:	18 Aug 2026 03:52
Last Modified:	18 Aug 2026 03:52
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/19650

Actions (login required)

View Item