PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor 387/Pdt.G/2021.PA.CN)

Aenih Nur Jaenih, (2022) PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor 387/Pdt.G/2021.PA.CN). Bachelor thesis, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

[img]
Preview
Text
AWALAN DLL.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (115kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAPUS.pdf

Download (267kB) | Preview

Abstract

Berdasarkan suatu pernikahan yang sah menurut agama dan negara, timbullah hak dan kewajiban suami istri secara timbal balik. Demikian juga setelah kelahiran anak, maka timbullah hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya salah satu yang perlu diperhtikan adalah pemeliharaan anak, maka pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua sehingga pemeliharaan anak meliputi berbagai hal seperti, kasih sayang, pendidikan, ekonomi dan kebutuhan pokok anak lainnya. Pemeliharaan anak juga bukan kepada material saja melainkan kepada kebutuhan dalam menjaga yang penuh rasa kasih sayang, kesabaran dan ikut turut menjadi faktor penentu pembentuk kepribadian anak dan unsur penting dalam pertumbuhan seorang anak. Sehingga antara anak dan orang tua itu bisa berkomunikasi dengan baik dan agar tidak terjadi kerusakan pada mental anak, tetapi apabila itu tidak dipenuhi maka kemungkinan besar anak akan terpengaruh oleh pergaulan yang negatif yang bisa merusak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dan kedudukan tentang penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian dalam perkara nomor 387/Pdt.G/2021/PA.CN pada Pengadilan Agama Cirebon”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode analisis isi. Adapun hasil dari penelitian ini: Majelis Hakim memutuskan bahwa anak pemeliharaan anak jatuh kepada penggugat sebagai ibu kandungnya bukan kepada tergugat sebagai bapak. Kedudukan hak asuh anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua,kareana penggugat sebagai ibu kandungnya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayang kepada anaknya secara langsung dari pada pihak tergugat yang selama ini telah sibuk dengan urusannya berhadapan dengan orang lain (Debt Collector) dengan berpindah-pindah tempat dan menitipkan anak kepada temannya dari pada urusan mengasuh anak.

[error in script]
Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: Penetapan, Hak Asuh, dan Perceraian
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah)
Depositing User: H. Tohirin S.Ag
Date Deposited: 07 Feb 2023 08:07
Last Modified: 07 Feb 2023 08:07
URI: http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9577

Actions (login required)

View Item View Item