PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SOSIALISASI PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN

M. ANIS LUTHFI MAJID, (2023) PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SOSIALISASI PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN. Bachelor thesis, S1-HUKUM TATA NEGARA ISLAM IAIN SYEKH NURJATI.

[img]
Preview
Text
1808206030_1_cover.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
1808206030_2_bab1.pdf

Download (637kB) | Preview
[img]
Preview
Text
1808206030_6_bab5.pdf

Download (249kB) | Preview
[img]
Preview
Text
1808206030_7_dafpus.pdf

Download (468kB) | Preview

Abstract

M. Anis Luthfi Majid.NIM 1808206030 ``PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SOSIALISASI PERATURAN DAERAHDI KABUPATEN KUNINGAN`` DPRD mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 41 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa: DPRD memiliki fungsi antara lain fungsi Legislasi, Fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah adalah fungsi Legislasi dan fungsi pengawasan. Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi Legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang Legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota.Tugas pokok dan fungsi DPRD dengan tegas terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Tugas ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pasal 163 ayat (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan metode yang di gunakan dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah oleh pemerintah Kabupaten Kuningan serta dampaknya terhadap tingkat pengetahuan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, Sosialisasi peraturan daerah di Kabupaten Kuningan dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Perundang�undangan Kabupaten Kuningan serta pihak-pihak terkait di Kabupaten Kuningan melalui sosialisasi langsung di setiap kantor kecamatan yang di hadiri oleh masyarakat dan sebagainya. Kemudian setiap elemen yang hadir dalam sosialisasi di himbau agar menyampaikan poin-poin penting dari Peraturan Daerah yang telah di sosialisasikan kepada masyarakat yang tidak hadir di forum tersebut. Kedua, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang berlaku masih rendah hal ini disebabkan karena proses sosialisasi yang dilakukan tidak dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat, karena metode yang di gunakan hanya sosialisasi secara langsung. Selain itu faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman terhadap peraturan daerah yang rendah juga menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya sosialisasi Peraturan Daerah yang di laksanakan oleh emerintah Kabupaten Kuningan. Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Daerah, Sosialisasi, Peraturan Daerah

[error in script]
Item Type: Thesis (Bachelor)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User: rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited: 10 Jul 2023 02:12
Last Modified: 10 Jul 2023 02:12
URI: http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/11269

Actions (login required)

View Item View Item