ANDIKA DWI FEBRIAN, (2023) PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP KINERJA KEPALA DESA MATANGAJI (Perspektif Permendagri No. 110 Tahun 2016 dan Fiqih Siyasah). Bachelor thesis, S1-HUKUM TATA NEGARA ISLAM IAIN SYEKH NURJATI.
|
Text
1808206058_1_cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
1808206058_2_bab1.pdf Download (400kB) | Preview |
|
|
Text
1808206058_6_bab5.pdf Download (207kB) | Preview |
|
|
Text
1808206058_7_dafpus.pdf Download (313kB) | Preview |
Abstract
Andika Dwi Febrian, NIM. 1808206058: PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP KINERJA KEPALA DESA MATANGAJI (PERSPEKTIF PERMENDAGRI NO. 110 TAHUN 2016 DAN FIQH SIYASAH) BPD di dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa memiliki peran yang sangat penting karena fungsinya sebagai lembaga yang berwenang untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Maka keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan fungsi BPD kerapkali masih belum optimal. Maka dari itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan BPD di Desa Matangaji terhadap kinerja kepala desa, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan BPD Matangaji dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengetahui bgaimana pelaksanaan pengawasan BPD di Desa Matangaji terhadap kinerja Kepala Desa perspektif fiqh siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa pengawasan yang dilaksanakan BPD Desa Matangaji terhadap kinerja Kepala Desa dilakukan dengan cara memonitoring dan mengevaluasi kinerja Kepala Desa. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, BPD dimudahkan dengan adanya dana dari Pemerintah dan adanya landasan hukum yang menjadi pedoman bagi BPD Desa Matangaji. Sedangkan yang menghambat BPD yaitu: pola komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, kurangnya koordinasi, SDM yang lemah, dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa guna menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, dan Kinerja Kepala Desa
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 10 Jul 2023 02:29 |
| Last Modified: | 10 Jul 2023 02:29 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/11275 |
Actions (login required)
 |
View Item |