ARI NUR FARIDA, (2023) IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI DPRD KABUPATEN KUNINGAN. Bachelor thesis, S1-HUKUM TATA NEGARA ISLAM IAIN SYEKH NURJATI.
|
Text
1908206026_1_cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
1908206026_2_bab1.pdf Download (952kB) | Preview |
|
|
Text
1908206026_6_bab5.pdf Download (402kB) | Preview |
|
|
Text
1908206026_7_dafpus.pdf Download (531kB) | Preview |
Abstract
Ari Nur Farida. NIM: 1908206026 "IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI DPRD KABUPATEN KUNINGAN" Keterbukaan dalam pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan,karenapemerintahbertindakdemidanatasnamaseluruhmasyarakatmaka seluruh masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang dilakukan serta apa yangakan menjadi kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Bukan hanyaberhak mengetahui saja, namun masyarakat berhak berpartisipasi dalam prosespengambilankeputusanmulaidariprosespembuatanrancangansampaiditetap kannya Peraturan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yaitu :Pertama, mengenai bentuk asas keterbukaan dalam pembentukkan Peraturan Daerah Di DPRD Kabupaten Kuningan. Kedua, bentuk implementasi asas keterbukaan dalam pembentukkan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Kuningan. Ketiga, mengenai tinjauan Fiqh Siyasah terkait asas keterbukaan dalam pembentukkan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggabungkan dua jenis sumber data dalam riset, yaitu secara langsung melalui wawancara dan observasi dengan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan dan hasil analisis tambahan dari jurnal ataupun buku-bukuyang terkait dengan skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Bentuk asas keterbukaan dalam pembentukkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan didasarkan pada Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan dimana rakyat berhak menyampaikan aspirasi ataupun masukan secara lisan maupun tulisan dalam penyusunan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Kuningan. Namun, dalam penerapannya dikatakan belum maksimal akibat beberapa kendala terutama partisipasi masyarakat yang lemah dan terbatasnya anggaran keuangan. Kedua, Bentuk implementasi asas keterbukaan di DPRD Kabupaten Kuningan yaitu dengan melaksanakan hearing atau dialog dengan masyarakat atau unsur lain yang terlibat dalam pembentukkan Peraturan Daerah di lima daerah pemilihan atau lima kecamatan di Kabupaten Kuningan, yaitu Kecamatan Cilebak, Kecamatan Darma, Kecamatan Kadugede, Kecamatan Nusaherang, Kecamatan Salajambe, serta Kecamatan Subang. Ketiga, Berdasarkan tinjauan Fiqih Siyasah berkaitan dengan asas keterbukaan di DPRD Kabupaten Kuningan dapat disimpulkan bahwa asas keterbukaan dalam Pembentukkan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Kuningan selaras dengan prinsip musyawarah dan telah sesuai ajaran Islam tentang musyawarah. Sebagaimana termaktub dalam Surat Alῑ ‘Imrān ayat 159. Kata Kunci: Implementasi, Asas Keterbukaan, Peraturan Daerah
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 10 Jul 2023 03:06 |
| Last Modified: | 10 Jul 2023 03:06 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/11285 |
Actions (login required)
 |
View Item |