TIRRA SAFITRI SUSANTO, (2023) PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DALAM PROSES PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PADA PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di KPAD Kota Bekasi). Bachelor thesis, S1-HUKUM TATA NEGARA ISLAM IAIN SYEKH NURJATI.
|
Text
1908206062_1_cover.pdf Download (749kB) | Preview |
|
|
Text
1908206062_2_bab1.pdf Download (315kB) | Preview |
|
|
Text
1908206062_6_bab5.pdf Download (231kB) | Preview |
|
|
Text
1908206062_7_dafpus.pdf Download (315kB) | Preview |
Abstract
Tirra Safitri Susanto. NIM: 1908206062, “PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DALAM PROSES PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PADA PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di KPAD Kota Bekasi)”,2023. Anak yang berhadapan hukum dapat memperoleh perlakuan khusus menurut hukum acara dan menghadapi hukuman pidana yang berbeda dengan orang dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan ini diberikan melalui penegakan hak hukum anak atas kebebasan dan mengutamakan perlindungan mereka dari penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang kejam selama proses penyelesaian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimanakah bentuk implementasi KPAD Kota Bekasi dalam menjalankan fungsi dan kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perlindungan anak, Apa faktor pendukung dan penghambat bagi KPAD Kota Bekasi dalam menjalankan fungsi pengawasan pada kasus pidana anak, Bagaimana tinjauan fiqh siyasah atas peran dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi, dan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa fungsi KPAD Kota Bekasi yakni dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuh hak anak serta memberikan masukan maupun usulan dalam perumusan kebijakan berkaitan dengan perlindungan anak. Dalam hal tersebut faktor pendukung KPAD Kota Bekasi mendapatkan legalitas pertama untuk melakukan tindakan sejalan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka sesuai tugas dan fungsinya KPAD Kota Bekasi bersama-sama pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan lain menginventarisasi data-data berkaitan dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak dan mencegah terjadinya perampasan maupun kekerasan terhadap anak guna untuk menyelamatan dan melindungi anak dengan berkolaborasi bersama DP3A dalam bentuk bimbingan dan konseling. KPAD Kota Bekasi juga rutin melakukan sosialisasi secara efektif kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Bekasi guna mengedukasi anak-anak tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu banyak sektor yang terlibat tanpa memperhatikan cara pendampingan anak yang tepat saat proses penyelesaian kasus sedang berlangsung. Kata Kunci : Perlindungan Anak, Fungsi dan wewenang, Komisi Perlindungan Anak Daerah.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 10 Jul 2023 03:16 |
| Last Modified: | 10 Jul 2023 03:16 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/11288 |
Actions (login required)
 |
View Item |