FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN CIREBON DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PERSEPKTIF FIQIH SIYASAH (Study Kasus Perda No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah)

DESI FITRI RAMADHAN, (2023) FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN CIREBON DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PERSEPKTIF FIQIH SIYASAH (Study Kasus Perda No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam.

[img]
Preview
Text
1908206045_1_cover.pdf

Download (742kB) | Preview
[img]
Preview
Text
1908206045_2_bab1.pdf

Download (299kB) | Preview
[img]
Preview
Text
1908206045_6_bab5.pdf

Download (119kB) | Preview
[img]
Preview
Text
1908206045_7_dafpus.pdf

Download (200kB) | Preview

Abstract

Desi Fitri Ramadhani, NIM. 1908206045, “FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN CIREBON DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Study kasus Perda No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah). Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi DPRD yang tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan dilaksanakan fungsi pengawasan tersebut yaitu menjamin agar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya tidak bertentangan dengan aturan atau perda yang telah dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana bentuk Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Cirebon terhadap Pelaksanaan Produk Hukum Daerah, Bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Cirebon terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan DPRD kabupaten Cirebon Dalam Mengawasi Pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif , data yang dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara, observasi, dokumentasi serta di analisis dengan metode deskriptif. Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD dalam mengawasi produk hukum daerah terhadap perda yaitu dalam bentuk mengawasi pelaksanaan, Selain itu DPRD juga telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perda no. 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah, namun pengawasan yang dilakukan DPRD sudah cukup baik akan tetapi belum maksimal karena masih ditemukan kendala dan masih belum ditemukan solusi yang tepat mengenai permasalahan sampah yang ada di Kabupaten cirebon. Kata Kunci: Pengawasan DPRD, Produk hukum daerah, Pengelolaan Sampah

[error in script]
Item Type: Thesis (Bachelor)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah)
Depositing User: rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited: 23 Aug 2023 08:05
Last Modified: 23 Aug 2023 08:05
URI: http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/11673

Actions (login required)

View Item View Item