SUKMA PERTIWI LUBIS, (2023) PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON DALAM PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN. Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam.
|
Text
1808206044_1_cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
1808206044_2_bab1.pdf Download (390kB) | Preview |
|
|
Text
1808206044_6_bab5.pdf Download (174kB) | Preview |
|
|
Text
1808206044_7_dafpus.pdf Download (218kB) | Preview |
Abstract
SUKMA PERTIWI LUBIS. NIM: 1808206044 “PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON DALAM PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN”, 2023. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah masyarakat. Sebagai suatu negara yang menganut asas desentralisasi, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan daerahnya guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan bahwa pemerintah yang berwenang dalam pemeliharaan fakir miskin di tingkat daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah. Salah satu satuan kerja perangkat daerah untuk menyelenggarakan urusan sosial adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dibentuk dalam rangka menjalankan kewenangan Pemda dibidang Sosial yang antara lain dalam rangka menangani fakir miskin yang timbul di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan peneliti yakni untuk mengetahui: (1) Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam penanganan dan pemberdayaan fakir miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. (2) Peran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam penanganan dan pemberdayaan fakir miskin pada tahun 2020 dan 2021 menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. (3) Peran Dinas Sosial kabupaten Cirebon dalam penanganan dan pemberdayaan fakir miskin ditinjau dari perspektif Fiqh Siyāsah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagai unsur pelaksana dalam urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, yang mana sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yaitu dengan melaksanakan tugasnya yang berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional. (2) Peran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon memegang peranan yang penting dilihat keterlibatannya dalam mengatasi urusan sosial dan melakukan tugas dengan baik sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tetapi, masih belum berjalan maksimal karena beberapa program belum dilaksanakan secara merata atau kurang tepat sasaran, hal ini disebabkan kurang maksimal dalam proses verifikasi data penerima bantuan. (3) Menurut perspektif fiqh siyāsah sesuai dengan fiqh siyāsah māliyyah, artinya sudah memenuhi hak kewajiban dan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai penyelenggara pemerintahan yang amanah dan adil sudah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat luas. Kata Kunci: Dinas Sosial, Masalah Sosial, Kemiskinan
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah) |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 28 Aug 2023 03:37 |
| Last Modified: | 28 Aug 2023 03:37 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/11687 |
Actions (login required)
 |
View Item |