ELSHI ELVIRA ROSIANTI, (2023) KEWENANGAN DPRD DAN KEPALA DAERAH DALAM MENETAPKAN PERATURAN DAERAH (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam.
|
Text
1808206039_1_cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
1808206039_2_bab1.pdf Download (465kB) | Preview |
|
|
Text
1808206039_6_bab5.pdf Download (250kB) | Preview |
|
|
Text
1808206039_7_dafpus.pdf Download (299kB) | Preview |
Abstract
Elshi Elvira Rosianti, NIM: 1808206039, “KEWENANGAN DPRD DAN KEPALA DAERAH DALAM MENETAPKAN PERATURAN DAERAH (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah)”. DPRD Kabupaten Kuningan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, sebagaimana pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa DPRD mempunyai fungi legislasi, anggaran dan pengawasan. Kendati demikian dalam prakteknya, DPRD lebih sedikit memberikan usulan Peraturan Daerah daripada kepala daerah setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan atas kewenanganan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Kuningan berdasarkan UU No 12 tahun 2011 Jo Perda Kabupaten Kuningan No. 21 tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukkan Produk Hukum Daerah. Selain itu, tujuan dari penelitian ini juga untuk memahami pandangan fiqih siyasah terhadap kewenangan DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Kuningan dalam membentuk Peraturan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Kuningan dalam membentuk Peraturan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis data dengan cara mengolah data, penyajian data, serta verifikasi data. Hasil dari penelitian ini yaitu: pertama, penetapan peraturan daerah Kabupaten Kuningan dilakukan atas persetujuan antara DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Kuningan. Dengan begitu maka DPRD dan Kepala Daerah memiliki kedudukan yang setara dalam menetapkan Perda. Kedua, palaksanaan atas kewenangan DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah belum berjalan dengan baik. Dalam kurun waktu 2020-2021, Raperda didominasi oleh usulan dari Pemerintah Daerah. Ketiga, dalam tinjauan fiqih siyasah, kewenagan tersebut dimiliki oleh khalifah maupun al-Imarah yang dibantu oleh lembaga al Sulthoh Al�Tasyri’iyyah yang dilaksanakan oleh lembaga ahlu halli wal aqdi, yaitu lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Kata Kunci: DPRD, Kepala Daerah dan Peraturan Daerah
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah) |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 28 Aug 2023 03:45 |
| Last Modified: | 28 Aug 2023 03:45 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/11690 |
Actions (login required)
 |
View Item |