Taufik Noer Adiansyah, (2023) PROBLEMATIKA KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI PRESFEKTIF SIYASAH QAD{A’IYYAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018). Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ.
|
Text
2008206056_1_cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
2008206056_2_bab1.pdf Download (765kB) | Preview |
|
|
Text
2008206056_6_bab5.pdf Download (545kB) | Preview |
|
|
Text
2008206056_7_dafpus.pdf Download (562kB) | Preview |
Abstract
Judicial review adalah salah satu konsep pengujian peraturan perundang-undangan, konsep tersebut baru di implemantisakan pada perubahan UUD ketiga. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) kemudian terbentuk pada tanggal 13 Agustus 2003. Dalam kurun 7 (tujuh) tahun sejak berdirinya, MK telah menjadi sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang diakui oleh para pencari keadilan (justisiabellen). Namun pemberian kewenangannya kepada dua lembaga yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi masih terdapat beberapa problematika yang muncul, salah satu contohnya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 65/HUM/2018 dan putusan Mahkamah Konstitusi 30/PUU-XVI/2018 yang terdapat perbedaan penafsiran terhadap calon anggota DPD dari partai politik. Peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengurai problematika antara putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian di tinjau melalui prespektif Siya>sah Qad}a>’iyah, lalu bagaimana urgensi penyatuatapan judicial review dibawah Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan perundang-undangan (statute approach). Dengan metode ini penulis menganalisis baik dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 maupun bahan hukum yang mendukung kepada penyelesaian skripsi ini. Hasil daripada penelitian ini yaitu: Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa Frasa “pekerjaan lain” Pasal 182 huruf I UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/HUM/2018 permohonan uji materi PKPU Nomor 26 Tahun 2018 oleh para pemohon dikabulkan sebagian dan menyatakan bahwa PKPU bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan, asas ketertiban dan kepastian hukum yang diatur didalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kata Kunci: Judicial Review, Problematika Kewenangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > KZ Law of Nations |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 04 Mar 2024 01:20 |
| Last Modified: | 04 Mar 2024 01:20 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/12773 |
Actions (login required)
 |
View Item |