PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MASALAH PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka)

Nunuy Maulanisa, (2024) PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MASALAH PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka). Bachelor thesis, S1 Hukum Keluarga IAIN SNJ.

	Text 2008201121_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2008201121_2_bab1.pdf Download (514kB)
	Text 2008201121_6_bab5.pdf Download (169kB)
	Text 2008201121_7_dafpus.pdf Download (318kB)

Abstract

Pencatatan perkawinan diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat (2). Meskipun sudah ada aturan tersebut namun perkawinan di bawah tangan ini masih terjadi. Terutama di daerah pedesaan yang kebanyakan masyarakatnya awam tentang hukum. Hal tersebut menjadi distorsi dalam pemerintahan desa karena tidak sejalan dengan peraturan yang ada. Juga tanggung jawab pemerintah Desa untuk membuat masyaraktnya paham mengenai aturan demi terwujudnya kesejahteraan msyarakatnya, mengingat manfaat yang bisa didapat dari mencatatkan perkawinan pada lembaga yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa Babakan dalam penanganan perkawinan di bawah tangan. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait peran pemerintah Desa Babakan dalam penanganan perkawinan di bawah tangan tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan. Pengumpulan data menggunakan cara interview (wawancara) dan obeservasi di lokasi penelitian yang kemudian di analisis dengan metode deskriptif dan dikembangkan dengan mengaitkan pada teori yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian dan analisis yang didapatkan adalah pertama, peran pemerintah Desa Babakan dalam penanganan perkawinan dibawah tangan ini dinilai belum cukup dalam mengendalikan perkawinan di bawah tangan. Dipengaruhi oleh faktor yang menyebutkan bahwa perkawinan tersebut masih menjadi solusi untuk beberapa masalah yang terjadi dan juga ketiadaan kebijakan dan regulasi khusus secara resmi yang tertulis dalam masalah perkawinan di bawah tangan. Kedua dalam tinjauan hukum Islam, pemerintah Desa Babakan bisa dikatakan kurang memenuhi kriteria pemerintahan yang amanah. Hak yang seharusnya diterima masyarakat belum sepenuhnya merata dalam penerimaannya. Dan dalam tinjauan hukum positif pemerintah sebagai suatu sistem yang resmi harusnya lebih tegas dan bijak dalam menggunakan kekuasaannya dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kata Kunci : Perkawinan di Bawah Tangan, Peran Pemerintah Desa, Tinjauan Hukum.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah)
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	07 May 2024 08:52
Last Modified:	07 May 2024 08:52
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/13099

Actions (login required)

View Item