Efektivitas Pemekaran Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Banjar)

Asep Riki Nurul Mutaqin, (2024) Efektivitas Pemekaran Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Banjar). Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ.

	Text 1908206025_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 1908206025_2_bab1.pdf Download (428kB)
	Text 1908206025_6_bab5.pdf Download (264kB)
	Text 1908206025_7_dafpus.pdf Download (286kB)

Abstract

Pembentukan dan pemekaran daerah merupakan aspek penting dalam penataan hubungan antara pusat dan daerah, diatur secara tertulis dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, dengan fokus pada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pemerataan dari semua sektor masih belum terlaksana secara maksimal. Maka dalam penelitian ini lebih difokuskan terkait pelaksanaan analisis survei pendataan tingkat partisipan kesejahteraan penduduk di Kota Banjar .Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan tentang Efektivitas Pemekaran Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Banjar) kemudian peneliti menganalisa dengan Perspektif Hukum Pemerintahan Daerah Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana program pemerintah Kota Banjar untuk mengevaluasi DOB atau pemekaran. Karna tujuan utama dari pemekaran daerah adalah meningkatkan pelayanan publik secara merata, dengan harapan dapat mempercepat kesejahteraan, pembangunan, dan meningkatkan tingkat keseriusan pemerintah. Proses pengelolaan pemerintahan dapat dilakukan melalui berbagai cara, dengan esensi utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini : Pemekaran daerah di Kota Banjar membawa dampak signifikan terhadap peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama pemerintah adalah kejelasan pelayanan masyarakat yang didukung oleh pegawai ASN pada tahun 2022, mengalami peningkatan sebesar Penyederhanaan struktur birokrasi menjadi dua level eselon pada pertengahan tahun 2021 juga berkontribusi dalam peningkatan distribusi ASN, terutama pada Jabatan Fungsional yang meningkat empat kali lipat menjadi Proporsi pegawai perempuan mendominasi, menunjukkan peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan tenaga ahli pemerintahan. Pembangunan pendidikan di Kota Banjar tercermin melalui indikator tingkat partisipasi sekolah, termasuk harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni. Dengan demikian, abstrak ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan mendukung pendidikan sebagai investasi utama untuk kesejahteraan pasca pemekaran daerah di Kota Banjar. Kata Kunci: Pemerintah, Pemekaran Daerah, Tingkat Kesejahteraan, Kota Banjar.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	13 Jun 2024 01:21
Last Modified:	13 Jun 2024 01:21
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/13352

Actions (login required)

View Item