PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI PENGURUS DAERAH (PD) AL-WASHLIYAH CIREBON PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

MUHAMAD ABDULROHIM, (2024) PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI PENGURUS DAERAH (PD) AL-WASHLIYAH CIREBON PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Bachelor thesis, S1-Hukum Ekonomi Syariah.

	Text 2008202070_1_cover.pdf Download (2MB)
	Text 2008202070_2_bab1.pdf Download (301kB)
	Text 2008202070_6_bab5.pdf Download (121kB)
	Text 2008202070_7_dafpus.pdf Download (239kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, bagaimana pengelolaan Wakaf Tunai di Al-Washliyah Cirebon, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Wakaf Tunai serta pengelolaan Wakaf Tunai di Al-Washliyah Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Wakaf Tunai memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf tunai juga dapat menjadi model bagi pengembangan ekonomi berbasis syariah. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti Pengelolaan Wakaf Tunai di Al-Washliyah Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi. Metode ini dipilih agar data penelitian bersifat mendalam dan menyeluruh mengenai Pengelolaan wakaf Tunai di Al-Washliyah Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Data penelitian tersebut selanjutnya dianalisis menggunkan metode analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Al-Washliyah Cirebon meningkatkan pemahaman wakaf tunai melalui sosialisasi intensif, melibatkan guru dan pegawai dalam penghimpunan dana, yang digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan infrastruktur, serta meningkatkan produktivitas tanah wakaf. 2) Faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan kurangnya komunikasi antarormas Islam, sementara dukungan dari guru, pegawai, dan Badan Wakaf Indonesia menjadi pendukung utama. 3) Pengelolaan dana wakaf tunai di AlWashliyah Cirebon sesuai dengan Fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, memperhatikan kewajiban dan hak nazhir, serta menggunakan dana sesuai perjanjian wakif dan nazir, yang memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat setempat. Walaupun dalam prakteknya ada perbedaan dalam pembagian upah nadzir tetapi beberapa mazhab sepakat bahwa boleh berbeda dalam pembagian upah nadzhir dari hasil wakaf tunai. Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan, pengelolaan wakaf tunai di PD Al-Washliyah Cirebon sudah sesuai dengan Fatwa MUI dan UndangUndang No.41 Tahun 2004 Tetang Wakaf, walaupun dihadapi dengan berbagai kendala. Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf Tunai, Hukum Ekonomi Syariah

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	29 Jul 2024 06:38
Last Modified:	29 Jul 2024 06:38
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/13678

Actions (login required)

View Item